TIPS HIDUP SEHAT
Hidup sehat adalah dambaan bagi setiap orang, tak jarang banyak orang berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat, karena tidak sedikit banyak orang yang dalam usia muda telah mengidap banyak penyakit. Tampaknya pepatah “ lebih baik mencegah daripada mengobati “ sepertinya harus benar-benar kita pahami, dikarenakan apabila penyakit telah ada dalam diri kita maka mau atau tidak mau kita akan mengeluarkan biaya yang besar untuk proses penyembuhan penyakit tersebut.
Tips-tips untuk hidup sehat :
1.Hindari minuman yang bersoda
2.Hindari kopi apapun bentuknya
3.Hindari memakan roti bakar, roti yang dibakar dengan proses menggunakan arang kecuali bila prosesnya dengan menggunakan alat pemanggang listrik.
Berolahragalah secara teratur setiap hari.
Jumat, 08 Januari 2010
Kamis, 07 Januari 2010
Rangkuman Pengantar Ekonomi Pembangunan
BAB 11
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan instiuisi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahan-perusahan baru.
2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.
I. Mengenali Ekonomi Wilayah
Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain sebagai berikut.
a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan, alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang. Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat pengaruh dari televisi, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah. Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa yang kurang menguntungkan bagi wilayah itu bila terjadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini masyarakat perlu untuk mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja dengan memberikan pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka sebagai tenaga dewasa yang suatu saat akan membentuk keluarga. Sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Lembaga pendidikan/pelatihan dan dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka cukup berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal.
b. Sektor Pertanian
Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin lambat. Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan modal, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan barang impor yang sejenis serta mencarikan dan membuka pasaran yang baru. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan AFTA, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun daripada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor.
c. Sektor Pariwisata
Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.
Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dll. akan dapat membantu perluasan pariwisata serta mengurangi kesenjangan akibat pengganguran.Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi. Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keaneka-ragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap konjungtur ekonomi.
d. Kualitas Lingkungan
Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan. Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan daerah, permukiman, perdagangan kecil, dan pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup, meningkatkan citra masyarakat dan menarik kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat memiliki tempat yang menyenangkan untuk hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas dan karakter dari wilayahnya, salah satunya adalah terpeliharanya kawasan bersejarah. Selain aset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang palling dasar adalah jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistim pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yang linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum. Wilayah pinggiran biasanya memiliki karakter sebagai wilayah yang tidak direncanakan, berkepadatan rendah dan tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yang ada. Tempat seperti ini akan membuat penyediaan sarana umum menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan tempat-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran.
e. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi
Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan transportasi.Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan/pendidikan.
II. Manajemen Pembangunan Daerah Yang Pro-Bisnis
Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut. Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3.Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah
Pada dekade 1960-an dan 1970-an studi pembangunan ekonomi masih didominasi oleh dependencia theory. Pemikiran ini dilandasi oleh kondisi ekonomi dan sosial negara-negara yang masih terbelakang (underdeveloped countries) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu negara-negara imperalis. Penetrasi MNCs terhadap perekonomian negara-negara sedang berkembang, khususnya pada sektor-sektor potensial menyebabkan apa yang disebut dengan pembangunan tidak merata (maldevelopment), akibatnya kebijakan pemerintah domestik sangat ketat terhadap pertumbuhan investasi asing langsung. Pada beberapa kasus, kebijakan tersebut menyebabkan nasionalisasi modal asing. Independency theory berkembang sebagai respon terhadap kelemahan didalam dependencia theory. Kemajuan perekonomian di negara berkembang akan lebih baik melalui industrialisasi yang juga menciptakan keputusan bersama bagi perekonomian global. Pergeseran paradigma pembangunan kedua adalah adanya privatisasi pada beberapa negara. Pada intinya, pergeseran yang terjadi adalah peranan pemerintah semakin berkurang dalam perekonomian dan selanjutnya perekonomian dikembalikan mekanisme pasar. Peranan swasta melalui MNCs lebih penting dalam menjalankan roda perekonomian, meskipun campur tangan pemerintah masih diperlukan dalam beberapa hal. Kerjasama antara pemerintah dan swasta menjadi lebih baik, sebab pada dasarnya investasi asing langsung tidak hanya menghasilkan modal, tetapi juga teknologi, kemampuan manajemen, pengetahuan pemasaran dan jalur ekspor. Pergeseran paradigma pembangunan disebabkan pula oleh demonstration effect dari keberhasilan strategi pembangunan negara industri baru Asia (NICs). Peningkatan investasi asing langsung oleh NICs meningkat pada dua dekade terakhir, khususnya pada strategi industri yang berorientasi ekspor.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Pola dasar pembangunan daerah
Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hal itu tercermin didalampola umu pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita daerah. Pola dasar pembangunan daerah disetujui oleh DPRD. Pemerintah daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah merupakan pelaksana keputusan yang sudah disetujui oleh DPRD berupa peratura daerah dan disahkan oleh menteri dalam negeri.
b) Repelita Daerah
Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
c) Rencana tahunan dan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah. Setiap pengeluaran harus jelas merupakan pelaksanaan suatu proyek yang harus juga jelas hubungan nya dengan suatu program itu sendiri harus jelas dengan Repelita.
5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah
Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) menentukan garis-garis besar haluan negara(GBHN). GBHN harus dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas ini, presiden bertugas untuk menyusun rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) melalui BAPPENAS.
Untuk merumuskan Repelita dilakukan sebagai berikut :
a) Menghimpun semua rencana dri departemen dan lembaga lainnya untuk ditolak, dicek dan kemudian disinkronkan.
b) Menghimpun haluan dasar pembangunan dari semua propinsi untuk diteliti, dicek dan kemudian disinkronkan.
c) Mengumpulkan pendapat-pendapat, saran-saran dari kelompo social dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi mengenai rencana atau konsep rencana nasional (REPELITA).
Sebelum menyusun dan merumuskan Repelita, setiap unit operasi(dinas atau jawatan) baik vertical maupun horizontal didalam setiappropinsi harus membuat rancangan sementara rencana pembangunan, disamping program-program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi. Badan perencana dari organisasi tesebut menerima dan mempelajari rencana usulan. Kemudian rencana tersebut dirumuskan dan disinkronisasikan berbentuk sebagai rencana departemen. Disamping itu BAPPEDA merumuskan kebijaksanaan dasar pada tingkat propinsi dengan usulan dari unit-unit operasional secara berturutan dalam propinsi yang bersangkutan. Kebijaksanaan dasar propinsi disampaikan kepada BAPPENAS melalui departemen dalam negeri. Setelah perumusan Repelita nasional dilaksanakan yang didasarkan pada rencana-rencana departemen dan kebijaksanaan dasar propinsi , BAPPENAS menyampaiknnya kepada presiden untuk dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Sesudah rencana nasional itu dinyatakan sebagai berlaku untuk seluruh Indonesia dalam periode 5 tahun. Presiden bersama-sama dengan kabinet setiap tahun menentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk melaksanakan REPELITA dari tahun ke tahun. Rencana anggaran ini disampaikan kepada DPR kira-kira 4 bulan sebelum anggaran tersebut berlaku secara efektif.
6. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan perannya, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam proses percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap awal, sebagai usaha menuju efektivitas fungsi dan peran pemerintah darah dalam segi kelembagaan pembangunan daerah.
Pertama, pemetaan dan tipologi "daerah masing-masing" berdasar kriteria yang relevan dengan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Pemetaan tipologi ini akan merupakan basis data kerja baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini tidak perlu dimulai dari nihil, namun dapat memanfaatkan data dan informasi yang telah ada, seperti yang telah dikumpulkan Biro Pusat Statistik dalam beberapa tahun, tentu setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi terakhir daerah. Kedua, perlu dirumuskan konsep (model) umum pengembangan daerah secara bervariasi sesuai karakteristik geografis, budaya, dan sosial-ekonomi daerah. Konsep itu pada dasarnya harus merupakan pembangunan lokal (local development) yang amat menghargai dan memberi tempat bagi inisiatif-inisiatif lokal, dan harus dapat menjelaskan apa peran dan fungsi pelaku (stakeholders). Pada giliran penerapan, konsep ini akan mengalami modifikasi lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa cara pembangunan model proyek pemerintah pusat yang bersifat top-down, seperti dilakukan pada masa Orde Baru, tidak akan membawa hasil efektif. Ketiga, mulai segera melakukan koordinasi dan lobi dengan pelaku potensial percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk departemen sektoral, dunia usaha, dan lembaga donor dengan mensosialisasikan konsep (gagasan) pembangunan daerah, terutama dari segi kelembagaan seperti dijelaskan butir dua. Forum-forum komunikasi mungkin dapat merupakan cara yang efektif untuk tujuan ini.
Keempat, mengupayakan program percontohan penerapan konsep (gagasan) yang dikemukakan pada butir dua terhadap daerah yang dipandang strategis dan tepat sebagai suatu contoh. Meski hal ini tidak selalu merupakan jaminan suksesnya suatu replika, kasus yang berhasil (best practice) dapat merupakan contoh untuk diterapkan dan dipelajari bagi daerah lainnya. Lebih dari itu contoh seperti ini dapat merupakan wujud "keberhasilan" nyata gagasan (konsep) yang ditawarkan, dan dapat menumbuhkan "kepercayaan" (trust) bagi pihak terkait dan berkepentingan (stakeholders) di daerah tertinggal.
BAB 12
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Modal Asing dalam Pembangunan
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.
2. Motivasi Negara Donor
Bentuk dari syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada suatu negara berkembang tergantung pada banyak faktor, dari faktor ekonomi maupun politik seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari negara yang menerima bantuan, hubungan atau ikatan politik di antara negara pemberi dan penerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, dan motif-motif dari negara donor dalam memberikan bantuan.
3. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Negara-negara yang sedang berkembang mampu membiayai rasio investasi-GDP mereka yang tinggi dengan cara mengintensifikasi usaha-usaha mobilisasi tabungan dari berbagai sumber, baik tabungan domestik maupun tabungan asing/luar negeri, tabungan pemerintah atau tabungan swasta/masyarakat.
4. Struktur Pembiayaan Pembangunan
Defisit transaksi berjalan yang terjadi selama periode penelitian, merupakan kondisi yang mendorong rentannya perekonomian nasional dari pengaruh eksternal. Kondisi ini dapat diatasi dengan meningkatkan arus modal masuk (capital inflow) dalam bentuk Penanaman Modal Asing, hutang luar negeri atau melalui peningkatan ekspor. Setiap bentuk capital inflow tersebut memiliki berbagai konsekuensi baik positif maupun negatif, baik dari segi makro maupun mikro. Ketergantungan terhadap surplus neraca modal untuk menutup defisit transaksi berjalan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pembayaran debt service yaitu pembayaran cicilan dan bunga, sehingga akan menyebabkan pengurangan cadangan devisa. Penambahan hutang baru apabila tidak menimbulkan multiplier effect yang lebih besar, maka akan menyebabkan beban debt service tahun berikutnya juga akan semakin meningkat. Kondisi ini merupakan permasalahan yang urgent bagi kepentingan perekonomian nasional.
Peningkatan dalam pemupukan sumber-sumber pembiayaan serta pengelolaannya, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, diperlukan guna mencapai tujuan strategis pembangunan yaitu perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi . Pembiayaan investasi bagi pembangunan berasal dari empat sumber, yaitu tabungan domestik (pemerintah dan masyarakat), bantuan luar negeri, ekspor, dan investasi asing. Tabungan domestik bersama-sama bantuan luar negeri diperlukan dalam pembiayaan investasi. Saving-investment gap masih menjadi kendala dalam pembangunan nasional, ditutup dengan masuknya modal asing ke sektor pemerintah dan swasta. Peranan ekspor dalam struktur pembiayaan pembangunan, khususnya dalam sistem ekonomi terbuka. Ekspor dari host country merupakan substitusi investasi asing, hal ini tercermin dalam hubungan timbal balik antara dua variabel tersebut. Investasi asing langsung oleh sebagian ekonom dipandang lebih baik daripada bentuk modal asing lainnya, sebab pinjaman luar negeri apabila tidak mampu memberikan multiplier effect, maka akan menimbulkan beban yang semakin besar dalam anggaran pembangunan. Pertumbuhan keuangan di kawasan Asia yang semakin membaik, menyebabkan permintaan akan modal swasta semakin meningkat. Selain itu, ketergantungan pada pinjaman asing semakin berkurangnya dan beralih pada jenis pembiayaan pembangunan yang lebih fleksibel, sehingga mendorong perkembangan sistem perbankan dan pasar modal di kawasan Asia. Dana yang bersumber dari luar negeri selama ini didominasi oleh Foreign Direct Investment (FDI), investasi portofolio serta pinjaman luar negeri. Ketiga jenis sumber luar negeri ini selama periode 1990-1996 berdasarkan laporan Bank Dunia dalam (Global Development Finance, 1997) menyebutkan bahwa terjadi pergeseran yang signifikan dimana peranan dana bantuan atau pinjaman luar negeri semakin melemah dan cenderung stagnan, sementara peranan arus dana swasta semakin meningkat dengan fluktuasi yang semakin membaik.
(Strout, 1973 : 45) mengemukakan bahwa dana luar negeri sangat diperlukan, sebab untuk mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang layak dan selaras dengan percepatan pertumbuhan penduduk, pengerahan sumber-sumber dari dalam negeri saja masih belum cukup. Disinilah masuknya modal asing secara bersyarat dan selektif dalam kerangka strategi pembangunan Indonesia. Modal asing untuk sementara mengatasi kekurangan-kekurangan diantaranya human skill, teknologi, tabungan masyarakat serta devisa. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan itu, maka untuk mengejar pertumbuhan GNP akan lebih dimungkinkan dibandingkan dengan hanya mengandalkan sember pembiayaan dalam negeri, sehingga dapat diartikan salah satu tujuan pembangunan akan berhasil apabila secara gradual sumber-sumber pembiayaan luar negeri dapat digantikan oleh sumber-sumber dalam negeri. Aliran modal luar negeri memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang (NSB), khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan. Investasi asing langsung mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal, dengan asumsi bahwa setiap dolar dalam aliran modal dapat memperbesar pembentukan modal dan tidak mempengaruhi investasi. Terdapat tiga hal pokok yang mendasari kecenderungan kebijakan untuk memperbesar porsi pembiayaan alternatif dan mengurangi porsi hutang luar negeri : pertama, adanya porsi defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang telah berlangsung terus menerus. Posri defisit tetap terjadi meskipun pembayaran bunga utang luar negeri tidak diperhitungkan. Cicilan hutang luar negeri sepenuhnya ditutup dengan mengandalkan hutang baru dan cadangan devisa nasional, akibatnya kebijakan devaluasi selalu gagal karena adanya pentrasi impor, sehingga permintaan impor sangat elastis walaupun biaya impor menjadi mahal. Kedua, adanya posisi netto yang negatif dalam aliran masuk sumber-sumber keuangan internasional di sektor pemerintah. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan utang luar negeri dibandingkan dengan nilai baru, sehingga sektor pemerintah harus melaksanakan transfer netto ke pihak kreditor di luar negeri. Ketiga, adanya pelarian modal ke luar negeri yang cenderung meningkat, sehingga harus dibiayai dengan penarikan utang luar negeri yang berakibat pada ketimpangan neraca modal. Sehingga yang menjadi ancaman bukan besar kecilnya nilai investasi, tetapi kemampuan manajemen arus investasi asing dan mengandalkan arus investasi asing dalam memperbaiki neraca pembayaran nasional.
BAB 13
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Peranan lingkungan dalam perekonomian
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Lingkungan memegang peranan penting dalam perekonomian, lingkungan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini sebenarnya merupakan satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat bukan nerupakan kegiatan yang mandiri hanya untuk mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia.
2. Industrialisasi dan Pembangunan berkelanjutan
Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin ( leading sector ). Leading sector ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sector pertanian dan sektor jasa misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nati akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Dari uraian diatas bisa ditelaah peranan industry dalam perkembangan structural pada suatu perekonomian. Tolak ukurnya yang terpenting antara lain: sumbangan sektor industry (manufacturing) terhadap PDB,jumlah tenaga kerja yang terserap disektor industry, dan sumbangan komoditi industry terhadap barang dan jasa. Sumbangan kegiatan industry terhadap PDB di indonesia menyumbang 8,4 persen terhadap PDB dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen dan pada tahun 1985 diperkirakan lebih sedikit dari itu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non industial country), maka pada Pelita V ini telah termasuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi (industrializing country).
3. Industri dan eksternalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang. Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development - WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :
• Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan
masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
• Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus
memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.
Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.
Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan instiuisi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahan-perusahan baru.
2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.
I. Mengenali Ekonomi Wilayah
Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain sebagai berikut.
a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan, alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang. Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat pengaruh dari televisi, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah. Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa yang kurang menguntungkan bagi wilayah itu bila terjadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini masyarakat perlu untuk mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja dengan memberikan pekerjaan sambilan, selanjutnya merencanakan masa depan mereka sebagai tenaga dewasa yang suatu saat akan membentuk keluarga. Sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Lembaga pendidikan/pelatihan dan dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka cukup berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal.
b. Sektor Pertanian
Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin lambat. Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan modal, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan barang impor yang sejenis serta mencarikan dan membuka pasaran yang baru. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan AFTA, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun daripada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor.
c. Sektor Pariwisata
Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.
Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, surfing, berkemah, memancing dll. akan dapat membantu perluasan pariwisata serta mengurangi kesenjangan akibat pengganguran.Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi. Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keaneka-ragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap konjungtur ekonomi.
d. Kualitas Lingkungan
Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan. Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan daerah, permukiman, perdagangan kecil, dan pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup, meningkatkan citra masyarakat dan menarik kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat memiliki tempat yang menyenangkan untuk hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas dan karakter dari wilayahnya, salah satunya adalah terpeliharanya kawasan bersejarah. Selain aset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang palling dasar adalah jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistim pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yang linier atau terpencar-pencar. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkokoh dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum. Wilayah pinggiran biasanya memiliki karakter sebagai wilayah yang tidak direncanakan, berkepadatan rendah dan tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yang ada. Tempat seperti ini akan membuat penyediaan sarana umum menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan tempat-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran.
e. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi
Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan transportasi.Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan/pendidikan.
II. Manajemen Pembangunan Daerah Yang Pro-Bisnis
Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut. Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
3.Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah
Pada dekade 1960-an dan 1970-an studi pembangunan ekonomi masih didominasi oleh dependencia theory. Pemikiran ini dilandasi oleh kondisi ekonomi dan sosial negara-negara yang masih terbelakang (underdeveloped countries) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yaitu negara-negara imperalis. Penetrasi MNCs terhadap perekonomian negara-negara sedang berkembang, khususnya pada sektor-sektor potensial menyebabkan apa yang disebut dengan pembangunan tidak merata (maldevelopment), akibatnya kebijakan pemerintah domestik sangat ketat terhadap pertumbuhan investasi asing langsung. Pada beberapa kasus, kebijakan tersebut menyebabkan nasionalisasi modal asing. Independency theory berkembang sebagai respon terhadap kelemahan didalam dependencia theory. Kemajuan perekonomian di negara berkembang akan lebih baik melalui industrialisasi yang juga menciptakan keputusan bersama bagi perekonomian global. Pergeseran paradigma pembangunan kedua adalah adanya privatisasi pada beberapa negara. Pada intinya, pergeseran yang terjadi adalah peranan pemerintah semakin berkurang dalam perekonomian dan selanjutnya perekonomian dikembalikan mekanisme pasar. Peranan swasta melalui MNCs lebih penting dalam menjalankan roda perekonomian, meskipun campur tangan pemerintah masih diperlukan dalam beberapa hal. Kerjasama antara pemerintah dan swasta menjadi lebih baik, sebab pada dasarnya investasi asing langsung tidak hanya menghasilkan modal, tetapi juga teknologi, kemampuan manajemen, pengetahuan pemasaran dan jalur ekspor. Pergeseran paradigma pembangunan disebabkan pula oleh demonstration effect dari keberhasilan strategi pembangunan negara industri baru Asia (NICs). Peningkatan investasi asing langsung oleh NICs meningkat pada dua dekade terakhir, khususnya pada strategi industri yang berorientasi ekspor.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Pola dasar pembangunan daerah
Pola dasar pembangunan daerah analog dengan pola dasar yang tercantum dalam GBHN pada tingkat nasional, berisi garis-garis besar kebijaksanaan atau strategi dasar pembangunan daerah, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hal itu tercermin didalampola umu pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita daerah. Pola dasar pembangunan daerah disetujui oleh DPRD. Pemerintah daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah merupakan pelaksana keputusan yang sudah disetujui oleh DPRD berupa peratura daerah dan disahkan oleh menteri dalam negeri.
b) Repelita Daerah
Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
c) Rencana tahunan dan anggaran pendapatan pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan repelita atau repelita daerah. Setiap pengeluaran harus jelas merupakan pelaksanaan suatu proyek yang harus juga jelas hubungan nya dengan suatu program itu sendiri harus jelas dengan Repelita.
5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah
Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) menentukan garis-garis besar haluan negara(GBHN). GBHN harus dilaksanakan oleh presiden sebagai mandataris MPR. Untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas ini, presiden bertugas untuk menyusun rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) melalui BAPPENAS.
Untuk merumuskan Repelita dilakukan sebagai berikut :
a) Menghimpun semua rencana dri departemen dan lembaga lainnya untuk ditolak, dicek dan kemudian disinkronkan.
b) Menghimpun haluan dasar pembangunan dari semua propinsi untuk diteliti, dicek dan kemudian disinkronkan.
c) Mengumpulkan pendapat-pendapat, saran-saran dari kelompo social dan masyarakat, termasuk perguruan tinggi mengenai rencana atau konsep rencana nasional (REPELITA).
Sebelum menyusun dan merumuskan Repelita, setiap unit operasi(dinas atau jawatan) baik vertical maupun horizontal didalam setiappropinsi harus membuat rancangan sementara rencana pembangunan, disamping program-program rutin bagi tingkat yang lebih tinggi. Badan perencana dari organisasi tesebut menerima dan mempelajari rencana usulan. Kemudian rencana tersebut dirumuskan dan disinkronisasikan berbentuk sebagai rencana departemen. Disamping itu BAPPEDA merumuskan kebijaksanaan dasar pada tingkat propinsi dengan usulan dari unit-unit operasional secara berturutan dalam propinsi yang bersangkutan. Kebijaksanaan dasar propinsi disampaikan kepada BAPPENAS melalui departemen dalam negeri. Setelah perumusan Repelita nasional dilaksanakan yang didasarkan pada rencana-rencana departemen dan kebijaksanaan dasar propinsi , BAPPENAS menyampaiknnya kepada presiden untuk dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Sesudah rencana nasional itu dinyatakan sebagai berlaku untuk seluruh Indonesia dalam periode 5 tahun. Presiden bersama-sama dengan kabinet setiap tahun menentukan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk melaksanakan REPELITA dari tahun ke tahun. Rencana anggaran ini disampaikan kepada DPR kira-kira 4 bulan sebelum anggaran tersebut berlaku secara efektif.
6. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan perannya, pemerintah daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperan sebagai mitra konsultasi dalam proses percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap awal, sebagai usaha menuju efektivitas fungsi dan peran pemerintah darah dalam segi kelembagaan pembangunan daerah.
Pertama, pemetaan dan tipologi "daerah masing-masing" berdasar kriteria yang relevan dengan Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Pemetaan tipologi ini akan merupakan basis data kerja baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini tidak perlu dimulai dari nihil, namun dapat memanfaatkan data dan informasi yang telah ada, seperti yang telah dikumpulkan Biro Pusat Statistik dalam beberapa tahun, tentu setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi terakhir daerah. Kedua, perlu dirumuskan konsep (model) umum pengembangan daerah secara bervariasi sesuai karakteristik geografis, budaya, dan sosial-ekonomi daerah. Konsep itu pada dasarnya harus merupakan pembangunan lokal (local development) yang amat menghargai dan memberi tempat bagi inisiatif-inisiatif lokal, dan harus dapat menjelaskan apa peran dan fungsi pelaku (stakeholders). Pada giliran penerapan, konsep ini akan mengalami modifikasi lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing daerah. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa cara pembangunan model proyek pemerintah pusat yang bersifat top-down, seperti dilakukan pada masa Orde Baru, tidak akan membawa hasil efektif. Ketiga, mulai segera melakukan koordinasi dan lobi dengan pelaku potensial percepatan pembangunan daerah tertinggal, termasuk departemen sektoral, dunia usaha, dan lembaga donor dengan mensosialisasikan konsep (gagasan) pembangunan daerah, terutama dari segi kelembagaan seperti dijelaskan butir dua. Forum-forum komunikasi mungkin dapat merupakan cara yang efektif untuk tujuan ini.
Keempat, mengupayakan program percontohan penerapan konsep (gagasan) yang dikemukakan pada butir dua terhadap daerah yang dipandang strategis dan tepat sebagai suatu contoh. Meski hal ini tidak selalu merupakan jaminan suksesnya suatu replika, kasus yang berhasil (best practice) dapat merupakan contoh untuk diterapkan dan dipelajari bagi daerah lainnya. Lebih dari itu contoh seperti ini dapat merupakan wujud "keberhasilan" nyata gagasan (konsep) yang ditawarkan, dan dapat menumbuhkan "kepercayaan" (trust) bagi pihak terkait dan berkepentingan (stakeholders) di daerah tertinggal.
BAB 12
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Modal Asing dalam Pembangunan
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.
2. Motivasi Negara Donor
Bentuk dari syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada suatu negara berkembang tergantung pada banyak faktor, dari faktor ekonomi maupun politik seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari negara yang menerima bantuan, hubungan atau ikatan politik di antara negara pemberi dan penerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, dan motif-motif dari negara donor dalam memberikan bantuan.
3. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Negara-negara yang sedang berkembang mampu membiayai rasio investasi-GDP mereka yang tinggi dengan cara mengintensifikasi usaha-usaha mobilisasi tabungan dari berbagai sumber, baik tabungan domestik maupun tabungan asing/luar negeri, tabungan pemerintah atau tabungan swasta/masyarakat.
4. Struktur Pembiayaan Pembangunan
Defisit transaksi berjalan yang terjadi selama periode penelitian, merupakan kondisi yang mendorong rentannya perekonomian nasional dari pengaruh eksternal. Kondisi ini dapat diatasi dengan meningkatkan arus modal masuk (capital inflow) dalam bentuk Penanaman Modal Asing, hutang luar negeri atau melalui peningkatan ekspor. Setiap bentuk capital inflow tersebut memiliki berbagai konsekuensi baik positif maupun negatif, baik dari segi makro maupun mikro. Ketergantungan terhadap surplus neraca modal untuk menutup defisit transaksi berjalan menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pembayaran debt service yaitu pembayaran cicilan dan bunga, sehingga akan menyebabkan pengurangan cadangan devisa. Penambahan hutang baru apabila tidak menimbulkan multiplier effect yang lebih besar, maka akan menyebabkan beban debt service tahun berikutnya juga akan semakin meningkat. Kondisi ini merupakan permasalahan yang urgent bagi kepentingan perekonomian nasional.
Peningkatan dalam pemupukan sumber-sumber pembiayaan serta pengelolaannya, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, diperlukan guna mencapai tujuan strategis pembangunan yaitu perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi . Pembiayaan investasi bagi pembangunan berasal dari empat sumber, yaitu tabungan domestik (pemerintah dan masyarakat), bantuan luar negeri, ekspor, dan investasi asing. Tabungan domestik bersama-sama bantuan luar negeri diperlukan dalam pembiayaan investasi. Saving-investment gap masih menjadi kendala dalam pembangunan nasional, ditutup dengan masuknya modal asing ke sektor pemerintah dan swasta. Peranan ekspor dalam struktur pembiayaan pembangunan, khususnya dalam sistem ekonomi terbuka. Ekspor dari host country merupakan substitusi investasi asing, hal ini tercermin dalam hubungan timbal balik antara dua variabel tersebut. Investasi asing langsung oleh sebagian ekonom dipandang lebih baik daripada bentuk modal asing lainnya, sebab pinjaman luar negeri apabila tidak mampu memberikan multiplier effect, maka akan menimbulkan beban yang semakin besar dalam anggaran pembangunan. Pertumbuhan keuangan di kawasan Asia yang semakin membaik, menyebabkan permintaan akan modal swasta semakin meningkat. Selain itu, ketergantungan pada pinjaman asing semakin berkurangnya dan beralih pada jenis pembiayaan pembangunan yang lebih fleksibel, sehingga mendorong perkembangan sistem perbankan dan pasar modal di kawasan Asia. Dana yang bersumber dari luar negeri selama ini didominasi oleh Foreign Direct Investment (FDI), investasi portofolio serta pinjaman luar negeri. Ketiga jenis sumber luar negeri ini selama periode 1990-1996 berdasarkan laporan Bank Dunia dalam (Global Development Finance, 1997) menyebutkan bahwa terjadi pergeseran yang signifikan dimana peranan dana bantuan atau pinjaman luar negeri semakin melemah dan cenderung stagnan, sementara peranan arus dana swasta semakin meningkat dengan fluktuasi yang semakin membaik.
(Strout, 1973 : 45) mengemukakan bahwa dana luar negeri sangat diperlukan, sebab untuk mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang layak dan selaras dengan percepatan pertumbuhan penduduk, pengerahan sumber-sumber dari dalam negeri saja masih belum cukup. Disinilah masuknya modal asing secara bersyarat dan selektif dalam kerangka strategi pembangunan Indonesia. Modal asing untuk sementara mengatasi kekurangan-kekurangan diantaranya human skill, teknologi, tabungan masyarakat serta devisa. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan itu, maka untuk mengejar pertumbuhan GNP akan lebih dimungkinkan dibandingkan dengan hanya mengandalkan sember pembiayaan dalam negeri, sehingga dapat diartikan salah satu tujuan pembangunan akan berhasil apabila secara gradual sumber-sumber pembiayaan luar negeri dapat digantikan oleh sumber-sumber dalam negeri. Aliran modal luar negeri memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang (NSB), khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan. Investasi asing langsung mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembentukan modal, dengan asumsi bahwa setiap dolar dalam aliran modal dapat memperbesar pembentukan modal dan tidak mempengaruhi investasi. Terdapat tiga hal pokok yang mendasari kecenderungan kebijakan untuk memperbesar porsi pembiayaan alternatif dan mengurangi porsi hutang luar negeri : pertama, adanya porsi defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran yang telah berlangsung terus menerus. Posri defisit tetap terjadi meskipun pembayaran bunga utang luar negeri tidak diperhitungkan. Cicilan hutang luar negeri sepenuhnya ditutup dengan mengandalkan hutang baru dan cadangan devisa nasional, akibatnya kebijakan devaluasi selalu gagal karena adanya pentrasi impor, sehingga permintaan impor sangat elastis walaupun biaya impor menjadi mahal. Kedua, adanya posisi netto yang negatif dalam aliran masuk sumber-sumber keuangan internasional di sektor pemerintah. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan utang luar negeri dibandingkan dengan nilai baru, sehingga sektor pemerintah harus melaksanakan transfer netto ke pihak kreditor di luar negeri. Ketiga, adanya pelarian modal ke luar negeri yang cenderung meningkat, sehingga harus dibiayai dengan penarikan utang luar negeri yang berakibat pada ketimpangan neraca modal. Sehingga yang menjadi ancaman bukan besar kecilnya nilai investasi, tetapi kemampuan manajemen arus investasi asing dan mengandalkan arus investasi asing dalam memperbaiki neraca pembayaran nasional.
BAB 13
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Peranan lingkungan dalam perekonomian
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Lingkungan memegang peranan penting dalam perekonomian, lingkungan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini sebenarnya merupakan satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat bukan nerupakan kegiatan yang mandiri hanya untuk mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia.
2. Industrialisasi dan Pembangunan berkelanjutan
Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin ( leading sector ). Leading sector ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sector pertanian dan sektor jasa misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nati akan mendukung lajunya pertumbuhan industri. Dari uraian diatas bisa ditelaah peranan industry dalam perkembangan structural pada suatu perekonomian. Tolak ukurnya yang terpenting antara lain: sumbangan sektor industry (manufacturing) terhadap PDB,jumlah tenaga kerja yang terserap disektor industry, dan sumbangan komoditi industry terhadap barang dan jasa. Sumbangan kegiatan industry terhadap PDB di indonesia menyumbang 8,4 persen terhadap PDB dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen dan pada tahun 1985 diperkirakan lebih sedikit dari itu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non industial country), maka pada Pelita V ini telah termasuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi (industrializing country).
3. Industri dan eksternalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang. Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development - WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :
• Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan
masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
• Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus
memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.
Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.
Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.
Senin, 04 Januari 2010
MASALAH KEMISKINAN
DI KOTA PALEMBANG
Tahun 2006 - 2009
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009/2010
Kata Pengantar
Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan makalah Kemiskinan di kota Palembang dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan tugas dari dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, didalamnya membahas kemiskinan di kota Palembang.
Penulis sadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kepada semua pihak yang berkenan dapat memberi kritik dan saran, maka akan disambut dengan baik dan dengan hati yang terbuka.
Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya makalah ini.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………..i
Daftar Isi…………………………………………………………………...ii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang masalah……………………………………….1
B. Rumusan Masalah……………………………………………..2
C. Tujuan Penulisan………………………………………………2
D. Manfaat Penulisan……………………………………………..2
E. Metode Penulisan……………………………………………...2
Bab II Pembahasan
1. Letak geografis kota Palembang…………….………………...3
2. Pengertian Kemiskinan………………………………………..4
3. Faktor penyebab kemiskinan di kota Palembang …………….5
4. Data kondisi ekonomi kota Palembang……………………….5&6
5. Cara untuk menanggulangi kemiskinan di kota Palembang…. 7
Bab III Penutup
A. Kesimpulan……………………………………………………9
B. Saran…………………………………………………………..9
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai kemiskinan yang terjadi di kota Palembang agar para pembaca mengetahui masalah tentang kemiskinan, penyebab dan penanggulangannya.
B. Rumusan Masalah
Dalam tugas ini, penulis yang membahas mengenai masalah kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
“Bagaimana Menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang?.
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui jumlah sebaran maupun karakteristik data penduduk miskin Kota
Palembang.
2. Melakukan telaah terhadap faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.
D. Manfaat Penulisan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :
a. Dapat menambah wawasan bagi penulis.
b. Dapat memberikan gambaran tentang kemiskinan di kota Palembang.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah referensi juga diperoleh dari media situs web internet yang membahas mengenai permasalahan dan upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia.
BAB II
Pembahasan
1. Letak geografis kota Palembang
Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59′27.99″LS 104°45′24.24″BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 102,47 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi, yang dilintasi Jembatan Ampera, yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Batas Wilayah
Sebelah Utara; dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
Sebelah Selatan; dengan Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Sebelah Barat; dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Sebelah Timur; dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.
Kota Palembang dibagi ke dalam 16 kecamatan dan 107 kelurahan, kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:
• Ilir Timur I
• Ilir Timur II
• Ilir Barat I
• Ilir Barat II
• Seberang Ulu I
• Seberang Ulu II
• Sukarame
• Sako
• Bukit Kecil
• Kemuning
• Kertapati
• Plaju
• Gandus
• Kalidoni
• Alang-alang lebar
• Sematang Borang
2. Definisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
3. Faktor Penyebab Kemiskinan di kota Palembang
• Individu (Etos kerja rendah, tidak memiliki ketrampilan khusus, pekerjaan tidak tetap, tidak memiliki modal).
• Akses dan kesempatan (sarana & prasarana kurang, tidak ada akses kredit ke bank, lapangan kerja terbatas, keterbatasan mendapat pendidikan lebih lanjut).
• Kebijakan pemerintah dan stakeholder (kurang dilibatakan dalam pengambilan keputusan, program orientasi proyek dan kurang mendapat perhatian)
• Alamiah (kekerasan dalam keluarga, lansia & resiko bencara; banjir, kebakaran)
• Pengetahuan teknologi dasar kurang, non kompetitif.
4. Data Kondisi Ekonomi Kota Palembang Tahun 2006A
LEMBANG 2006
INCOME PER KAPITA
Dengan Migas Rp. 17.713.279
Tanpa Migas Rp. 12.184.548
Nasional Rp. 9.220.865
(dgn Migas)
PERTUMBUHAN EKONOMI
Dengan Migas 6,96 % (Nasional 4,10%)
Tanpa Migas 8,42 % (Nasional 4,60%)
PDRB
Dengan Migas Rp 29,589 triliun
Tanpa Migas Rp. 20,354 triliun
Propinsi Rp. 61,12 triliun
(dengan migas)
PENGANGGURAN
82.195 Jiwa
(14,69%)
Propinsi 9,97 %
PENDUDUK MISKIN
465.348Jiwa
(34,76 %)
Propinsi 21,54 %
Sumber: DATA BPS
Palembang, 2007
SEBARAN RUMAH TANGGA MISKIN
Kecamatan Jumlah RTM 2006 Jumlah RTM 2007 Perubahan (%)
IB I 5.683 5.808 2,20
IB II 5.520 5.323 -3,57
IT I 3.894 3.608 -1,41
IT II 9.831 8.175 -16,84
SU I 17.049 13.071 -23,33
SU II 8.278 7.227 -12,70
Sako 5.445 2.669 -50,98
Sematang Borang * 2483 *
Sukarami 8.433 4.506 -46,57
Alang-alang lebar * 2.682 *
Gandus 5.402 5.337 1,27
Kertapati 10.859 11.103 2,25
Plaju 5.821 7.893 35,60
Bukit Kecil 2.485 3.528 41,97
Kemuning 4.969 3.645 -26,65
Kalidoni 5.737 6.888 20,06
Jumlah 99.406 93.946 -5,49
Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistikk (BPS) Kota Palembang terhadap warga miskin yang da di Kota Palembang hingga bulan Maret 2009, mengalami penurunan. "Untuk jumlah pastinya, kita lagi melakukan perhitungan dari hasil pendataan petugas di lapangan. Tapi hasil sementara tercatat jumlah warga miskin menurun," ujar H Tarjono, kepala BPS Kota Palembang kemarin dalam Forum Group Diskusi Pendataan Masyarakat Miskin se-Kota Palembang di Aula SMK Negeri 6 Palembang.
Sementara itu, untuk dapat dikatakan miskin, seseorang tersebut harus memiliki 14 kriteria, yaitu, luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, ketersediaan fasilitas air bersih, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam seminggu, frekuensi makan sehari, jumlah stel pakaian yang dibeli dalam setahun, akses ke puskesmas atau poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset.
"Dan seseorang tersebut daapt dikatakan miskin, bial smeua unsur tersebut dipenuhi, atau pendapatan perbulan utnuk empat kepala hanya mencapai Rp 600 ribu dapat dikatakan miskin. Atau pengeluaran perkapita, kurang dari Rp 245 ribu itu baru bisa dikatakan miskin," jelasnya didampingi sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Hj Letizia MKes.
Sebagai perbandingan, untuk juli 2007 jumlah masyarakat yang miskin mencapai 8 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Sementara juli 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 16 persen dari jumlah penduduk Kota Palembang atau meningkat 200 persen..
5. Cara untuk menanggulangi kemiskinan di kota Palembang yaitu :
1. Peningkatan pemberdayaan SDM keluarga miskin.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui sector pendidikan, kesehatan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana pembangunan
4..Pengelolaan SDA dilakukan secara cermat, keseimbangan fungsi ekologi dan ekonomi.
5. Pembangunan sektor infrastruktur.
6. Penguasaan teknologi dasar.
7. Peningkatan penguasaan akses informasi.
8. Peningkatan penguasaan akses permodalan
9. Peningkatan penguasaan pasar tradisionil.
10. Peningkatan pola manajemen.
11. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha.
12. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial.
13. Penanganan terintegrasi oleh berbagai stake holder.
14. Kebijakan pengembangan bidang pendidikan prasarana untuk kegiatan usaha.
BAB III
Penutup
1. Kesimpulan
1. Rumah tangga miskin di Kota Palembang pada tahun 2007 berdasarnya analisis survey terhadap rumah tangga miskin sebesar 93.946 terjadi penurunan sebesar 5,49 % dari 99.964 rumah tangga miskin.
2. Sebaran rumah tangga miskin secara merata tersebar di 16 kecamatan dan 107 kelurahan rata-rata 5.872 rumah tangga miskin.
3. Kemiskinan yang tersebar di Kota Palembang secara garis besar disebabkan oleh faktor individu rumah tangga, factor akses dan kesempatan, faktor kebijakan pemerintah, factor alamiah dan lainnya.
2. Saran
Dalam menghadapi kemiskinan kita harus membuat usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif, kita juga harus membekali diri dengan meningkatkan kualitas dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
DI KOTA PALEMBANG
Tahun 2006 - 2009
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009/2010
Kata Pengantar
Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan makalah Kemiskinan di kota Palembang dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan tugas dari dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, didalamnya membahas kemiskinan di kota Palembang.
Penulis sadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kepada semua pihak yang berkenan dapat memberi kritik dan saran, maka akan disambut dengan baik dan dengan hati yang terbuka.
Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya makalah ini.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………..i
Daftar Isi…………………………………………………………………...ii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang masalah……………………………………….1
B. Rumusan Masalah……………………………………………..2
C. Tujuan Penulisan………………………………………………2
D. Manfaat Penulisan……………………………………………..2
E. Metode Penulisan……………………………………………...2
Bab II Pembahasan
1. Letak geografis kota Palembang…………….………………...3
2. Pengertian Kemiskinan………………………………………..4
3. Faktor penyebab kemiskinan di kota Palembang …………….5
4. Data kondisi ekonomi kota Palembang……………………….5&6
5. Cara untuk menanggulangi kemiskinan di kota Palembang…. 7
Bab III Penutup
A. Kesimpulan……………………………………………………9
B. Saran…………………………………………………………..9
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai kemiskinan yang terjadi di kota Palembang agar para pembaca mengetahui masalah tentang kemiskinan, penyebab dan penanggulangannya.
B. Rumusan Masalah
Dalam tugas ini, penulis yang membahas mengenai masalah kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
“Bagaimana Menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang?.
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui jumlah sebaran maupun karakteristik data penduduk miskin Kota
Palembang.
2. Melakukan telaah terhadap faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.
D. Manfaat Penulisan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :
a. Dapat menambah wawasan bagi penulis.
b. Dapat memberikan gambaran tentang kemiskinan di kota Palembang.
E. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah referensi juga diperoleh dari media situs web internet yang membahas mengenai permasalahan dan upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia.
BAB II
Pembahasan
1. Letak geografis kota Palembang
Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59′27.99″LS 104°45′24.24″BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 102,47 Km² dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi, yang dilintasi Jembatan Ampera, yang berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Batas Wilayah
Sebelah Utara; dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
Sebelah Selatan; dengan Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Sebelah Barat; dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
Sebelah Timur; dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.
Kota Palembang dibagi ke dalam 16 kecamatan dan 107 kelurahan, kecamatan-kecamatan tersebut yaitu:
• Ilir Timur I
• Ilir Timur II
• Ilir Barat I
• Ilir Barat II
• Seberang Ulu I
• Seberang Ulu II
• Sukarame
• Sako
• Bukit Kecil
• Kemuning
• Kertapati
• Plaju
• Gandus
• Kalidoni
• Alang-alang lebar
• Sematang Borang
2. Definisi Kemiskinan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
3. Faktor Penyebab Kemiskinan di kota Palembang
• Individu (Etos kerja rendah, tidak memiliki ketrampilan khusus, pekerjaan tidak tetap, tidak memiliki modal).
• Akses dan kesempatan (sarana & prasarana kurang, tidak ada akses kredit ke bank, lapangan kerja terbatas, keterbatasan mendapat pendidikan lebih lanjut).
• Kebijakan pemerintah dan stakeholder (kurang dilibatakan dalam pengambilan keputusan, program orientasi proyek dan kurang mendapat perhatian)
• Alamiah (kekerasan dalam keluarga, lansia & resiko bencara; banjir, kebakaran)
• Pengetahuan teknologi dasar kurang, non kompetitif.
4. Data Kondisi Ekonomi Kota Palembang Tahun 2006A
LEMBANG 2006
INCOME PER KAPITA
Dengan Migas Rp. 17.713.279
Tanpa Migas Rp. 12.184.548
Nasional Rp. 9.220.865
(dgn Migas)
PERTUMBUHAN EKONOMI
Dengan Migas 6,96 % (Nasional 4,10%)
Tanpa Migas 8,42 % (Nasional 4,60%)
PDRB
Dengan Migas Rp 29,589 triliun
Tanpa Migas Rp. 20,354 triliun
Propinsi Rp. 61,12 triliun
(dengan migas)
PENGANGGURAN
82.195 Jiwa
(14,69%)
Propinsi 9,97 %
PENDUDUK MISKIN
465.348Jiwa
(34,76 %)
Propinsi 21,54 %
Sumber: DATA BPS
Palembang, 2007
SEBARAN RUMAH TANGGA MISKIN
Kecamatan Jumlah RTM 2006 Jumlah RTM 2007 Perubahan (%)
IB I 5.683 5.808 2,20
IB II 5.520 5.323 -3,57
IT I 3.894 3.608 -1,41
IT II 9.831 8.175 -16,84
SU I 17.049 13.071 -23,33
SU II 8.278 7.227 -12,70
Sako 5.445 2.669 -50,98
Sematang Borang * 2483 *
Sukarami 8.433 4.506 -46,57
Alang-alang lebar * 2.682 *
Gandus 5.402 5.337 1,27
Kertapati 10.859 11.103 2,25
Plaju 5.821 7.893 35,60
Bukit Kecil 2.485 3.528 41,97
Kemuning 4.969 3.645 -26,65
Kalidoni 5.737 6.888 20,06
Jumlah 99.406 93.946 -5,49
Hasil pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistikk (BPS) Kota Palembang terhadap warga miskin yang da di Kota Palembang hingga bulan Maret 2009, mengalami penurunan. "Untuk jumlah pastinya, kita lagi melakukan perhitungan dari hasil pendataan petugas di lapangan. Tapi hasil sementara tercatat jumlah warga miskin menurun," ujar H Tarjono, kepala BPS Kota Palembang kemarin dalam Forum Group Diskusi Pendataan Masyarakat Miskin se-Kota Palembang di Aula SMK Negeri 6 Palembang.
Sementara itu, untuk dapat dikatakan miskin, seseorang tersebut harus memiliki 14 kriteria, yaitu, luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, ketersediaan fasilitas air bersih, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam seminggu, frekuensi makan sehari, jumlah stel pakaian yang dibeli dalam setahun, akses ke puskesmas atau poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, dan kepemilikan aset.
"Dan seseorang tersebut daapt dikatakan miskin, bial smeua unsur tersebut dipenuhi, atau pendapatan perbulan utnuk empat kepala hanya mencapai Rp 600 ribu dapat dikatakan miskin. Atau pengeluaran perkapita, kurang dari Rp 245 ribu itu baru bisa dikatakan miskin," jelasnya didampingi sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Hj Letizia MKes.
Sebagai perbandingan, untuk juli 2007 jumlah masyarakat yang miskin mencapai 8 persen dari total jumlah penduduk Palembang. Sementara juli 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 16 persen dari jumlah penduduk Kota Palembang atau meningkat 200 persen..
5. Cara untuk menanggulangi kemiskinan di kota Palembang yaitu :
1. Peningkatan pemberdayaan SDM keluarga miskin.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui sector pendidikan, kesehatan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana pembangunan
4..Pengelolaan SDA dilakukan secara cermat, keseimbangan fungsi ekologi dan ekonomi.
5. Pembangunan sektor infrastruktur.
6. Penguasaan teknologi dasar.
7. Peningkatan penguasaan akses informasi.
8. Peningkatan penguasaan akses permodalan
9. Peningkatan penguasaan pasar tradisionil.
10. Peningkatan pola manajemen.
11. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha.
12. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial.
13. Penanganan terintegrasi oleh berbagai stake holder.
14. Kebijakan pengembangan bidang pendidikan prasarana untuk kegiatan usaha.
BAB III
Penutup
1. Kesimpulan
1. Rumah tangga miskin di Kota Palembang pada tahun 2007 berdasarnya analisis survey terhadap rumah tangga miskin sebesar 93.946 terjadi penurunan sebesar 5,49 % dari 99.964 rumah tangga miskin.
2. Sebaran rumah tangga miskin secara merata tersebar di 16 kecamatan dan 107 kelurahan rata-rata 5.872 rumah tangga miskin.
3. Kemiskinan yang tersebar di Kota Palembang secara garis besar disebabkan oleh faktor individu rumah tangga, factor akses dan kesempatan, faktor kebijakan pemerintah, factor alamiah dan lainnya.
2. Saran
Dalam menghadapi kemiskinan kita harus membuat usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif, kita juga harus membekali diri dengan meningkatkan kualitas dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
Rabu, 18 November 2009
tugas membuat soal
1. Berikut merupakan beberapa factor kekurangan perhatian terhadap pembangunan sebelum Perang Dunia II, kecuali…..
a. penjajahan masih berlangsung secara meluas
b. kekurangan perhatian dalam masyarakat yang terjajah
c. mengeksploitasi kekayaan daerah yang terjajah
d. kekurang perhatian di kalangan cendikiawan
e. penjajahan masih berlangsung secara terbuka
2. Dibawah ini penyebab utama perkembangan perhatian terhadap pembangunan yaitu…kecuali
a. keinginan Negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan mereka
b. sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi
c. sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan komunisme
d. implikasi dari perkembangan perhatian yang semakin meningkat
e. berkembangnya keinginan untuk membantu Negara berkembang
3. Suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, merupakan pengertian dari…..
a. pertumbuhan ekonomi d. analisis ekonomi
b. perkembangan ekonomi e. istilah ekonomi
c. pembangunan ekonomi
4. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan rumus…..
a. g = GDP 1 - GDP 0 x 100
GDP0
b. g = GDP 0 - GDP 1 x 100
GDP0
c. g = GDP 1 - GDP 0 x 50
GDP
d. g = GDP 2 – GDP 1 x 100
GDP 1
e. g = GDP 3 – GDP 2 x 100
GDP
5. Dibawah ini merupakan ciri umum negara berkembang adalah…kecuali
a. tingkat kemakmuran relatif rendah
b. produktivitas pekerja sangat rendah
c. tingkat pertumbuhan penduduk sangat kecil
d. tingginya tingkat pengangguran
e. tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi
6. Kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah merupakan salah satu
Masalah yang sering dijumpai dinegara berkembang termasuk dalam ciri dibawah ini yaitu…
a. tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi
b. tingkat kemakmuran relatif rendah
c. produktivitas pekerja sangat rendah
d. tingkat pemerataan pendapatan
e. produktivitas masyarakat
7. Analisis yang membentuk salah satu bidang yang dikenal sebagai ekonomi
Pembangunan meliputi aspek-aspek berikut ini, kecuali…
a. mempelajari ciri-ciri perubahan yang akan berlaku dalam perekono-
mian yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan
b. memahami ciri-ciri kegiatan dan keadaan ekonomi dinegara ber-
kembang dan masalah-masalah yang ditimbulkannya
c. melihat hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi dalam usaha mem
percepat lajunya perkembangan ekonomi
d. mengambil keputusan dalam keadaan perekonomian sulit
e. merumuskan kebijakan yang perlu dirumuskan agar pembangunan ekonomi yang pesat dan adil dapat diwujudkan.
8. Teori yang dikenal dalam ekonomi yang didalam analisisnya menggambarkan
Kegiatan dalam suatu perekonomian yang hanya memperhatikan bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yaitu…
a. teori makroekonomi b. teori mikroekonomi
c. teori pembangunan ekonomi d. teori landasan ekonomi
e. teori analisis ekonomi
9. Tidak terdapatnya keseluruhan perbelanjaan masyarakat yang berlaku adalah
Seimbang dengan kapasitas memproduksi dalam masyarakat adalah pendapat
Ahli-ahli ekonomi klasik dalam….
a. perbelanjaan agregat d. relevansi teori mikro ekonomi
b. perbelanjaan non agregat e. perbelanjaan ekonomi
c. relevansi teori ekonomi
10. Buku The General Theory of Employment, Interest, and Money diterbitkan
Oleh…..
a. John Maynard Kenes d. Keynesian
b. Richard Kenes e. Thomas Robert Malthus
c. Robert Solow
11. Indikator pengukur keberhasilan pembangunan yaitu… kecuali
a. pendapatan perkapita d. urbanisasi
b. struktur ekonomi e. tabungan
c. struktur negara
12. Indikator yang tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejah-
teraan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan
indikator….
a. struktur ekonomi d. indeks kualitas hidup
b. pendapatan perkapita e. angka tabungan
c. urbanisasi
13. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju mo-
dernitas dalam rangka pembinaan bangsa merupakan pengertian pembangunan
menurut…..
a. Ginanjar Kartasasmita ( 1994 ) d. Portes ( 1976 )
b. Siagian ( 1994 ) e. Riyadi & Deddy S.B ( 2005 )
c. Tikson ( 2005 )
14. Berikut ini adalah indikator pembangunan non moneter, kecuali…
a. Indikator sosial dan kualitas hidup manusia
b. indikator sosial dan indikator campuran
c. indikator campuran dan kualitas hidup & pembangunan manusia
d. indikator campuran dan indikator kualitas hidup & pembangunan
manusia
e. indikator sosial dan indikator budaya
15. Penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbang
kan tingkat harga berbagai negara termasuk dari indikator ….
a. indikator sosial d. indikator kualitas hidup
b. indikator campuran e. indikator ekonomi
c. indikator budaya
16. Pendapatan perkapita perlu diketahui untuk, kecuali…
a. membandingkan tingkat kesejahteraan dari masa ke masa
b. membandingkan laju perkembangan ekonomi antara berbagai negara
c. melihat berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara
d. untuk menggambarkan kemakmuran masyarakat
e. untuk melihat meningkat atau tidaknya pertumbuhan penduduk
17. Indikator pembangunan moneter yaitu….
a. indikator Sosial dan budaya
b. pendapatan perkapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih
c. pendapatan perkapita dan indikator campuran
d. pertumbuhan dan perkembangan penduduk
e. pendapatan masyarakat dan indikator social
18. Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat didua negara
dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional dipelopori oleh…
a. Backerman d. James Tobin
b. William Nordhaus e. Collin Clark & Golbert dan Kravis
c. Morris D.
19. Proses mengatur persediaan uang sebuah Negara untuk mencapai tujuan ter-
Tentu dan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Untuk mempertahankan kestabilan harga merupakan pengertian dari…..
a. pembangunan ekonomi d. kebijakan non moneter
b. pertumbuhan ekonomi e. inflasi
c. kebijakan moneter
20. Indeks kualitas hidup merupakan tiga faktor yaitu…..
a. tingkat harapan hidup,angka kematian dan angka melek huruf
b. angka kematian, angka melek huruf dan angka kelahiran
c. tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka kelahiran
d. angka melek huruf, angka kematian dan angka kelahiran
e. tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka kehidupan
21. Teori yang muncul pada revolusi industri dimana setiap system liberal men-
Dominasi dalam perekonomian disebut dengan….
a. Teori pertumbuhan neo klasik d. teori Harrod
b. Teori pertumbuhan klasik e. teori pertumbuhan Domer
c. Teori pertumbuhan R.R Harrock
22. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi adl…
a. pertumbuhan ekonomi output yg disebabkan oleh banyaknya jumlah
factor produksi masyarakat sedangkan pertumbuhan ekonomi adl
kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi.
b. pertumbuhan ekonomi peningkatan output yang disebabkan oleh
inovasi sedangkan perkembangan ekonomi adl peningkatan output masyarakat yg disebabkan oleh banyaknya jml factor produksi masy.
c. pertumbuhan ekonomi tidak mengimbangi perkembangan ekonomi
d. perkembangan ekonomi tumbuh dengan pesat tetapi pertumbuhan ekonomi tumbuh secara lambat.
e. Pertumbuhan dlm perekonomian tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi.
23. teori Harrod dan Domer mempunyai beberapa asumsi yaitu….
a. Tenaga kerja (L) tumbuh dgn laju pertumbuhan tertentu
b. Adanya fungsi produksi yg berlaku pada setiap periode
c. Perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu sector rumah tangga dan perusahaan
d. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat
e. Menimbulkan keuntungan lebih
24. Teori pembangunan kaum klasik dlm garis besarnya adl sbb, kecuali…
a. pendapatan nasional suatu masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis
pendapatan
b. kenaikan upah akan menyebabkan pertambahan penduduk
c. tingkat kenaikan modal akan menyebabkan naiknya pendapatan
d. tingkat keuntungan merupakan factor yg menentukan besarnya pembentukan modal.
e. Hokum hasil lebih yg makin berkurang berlaku untuk segala keg. Ekonomi shg mengakibatkan tanpa adanya kemajuan teknologi pertambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah.
25. Menurut Schumpeter penanaman modal dalam perekonomian dpt dibedakan
Menjadi 2 golongan yaitu…..
a. penanaman modal terpengaruh dan penanaman modal tdk terpengaruh
b. penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh.
c. penanaman modal daerah dan penanaman modal terpengaruh
d. penanaman modal pusat dan penanaman modal terpengaruh
e. penanaman modal pusat dan penanaman modal otonomi.
26. Ahli-ahli ekonomi yg termasuk dlm golongan pertama adl…..
a. David Richardo dan Keynesian d. Keynesian dan A. Marshall
b. Robert Malthus dan David Richardo e. Alfred Marshall dan A. Smith
c. Adam smith dan Alfred Marshall
27. Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, merupakan
Pendapat dari….
a. D. Richardo d. Keynesian
b. R. Malthus e. John Stuart Mill
c. A. Smith
28. Perubahan-perubahan yg sangat mengurangi peranan pengusaha dpt dibedakan
Dlm tiga golongan yaitu…
a. perkembangan ekonomi akan menyebabkan kegiatan pembaharuan dan
pengembangan teknologi telah menjadi peristiwa rutin
b. pembangunan ekonomi tidak akan menghancurkan rangka dasar
institusionil system kapitalisme
c. pembangunan ekonomi akan menyebabkan system politik dan pemerin
tahan yg menjadi system dasar dr pertumbuhan ekonomi.
d. pertumbuhan ekonomi yg tidak rasional akan menyebabkan kehancu-
ran rangka dasar system kapitalisme.
e. ketidakpastian dan resiko yg sangat tinggi membuat pengusaha enggan
melakukan pembaharuan.
29. Inovasi mempunyai 3 pengaruh yaitu, kecuali….
a. diperkenalkan teknologi baru
b. menimbulkan keuntungan lebih
c. pada tahap selanjutnya timbulnya proses imitasi dari pengusaha lain thd teknologi tersebut.
d. Diperkenalkan oleh pendapat para ahli.
e. Semua jawaban salah.
30. Peranan pengusaha dalam pembangunan yaitu teori dari…..
a. Teori Schumpeter d. Teori Domar
b. Teori Harrold e. Teori Harrold & Domar
c. Teori keynesian
TUGAS EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
Jawaban Soal :
1. E
2. D
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. B
9. A
10. A
11. C
12. B
13. B
14. E
15. A
16. E
17. B
18. D
19. C
20. A
21. B
22. A
23. C
24. C
25. B
26. B
27. C
28. A
29. D
30. A
a. penjajahan masih berlangsung secara meluas
b. kekurangan perhatian dalam masyarakat yang terjajah
c. mengeksploitasi kekayaan daerah yang terjajah
d. kekurang perhatian di kalangan cendikiawan
e. penjajahan masih berlangsung secara terbuka
2. Dibawah ini penyebab utama perkembangan perhatian terhadap pembangunan yaitu…kecuali
a. keinginan Negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan mereka
b. sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi
c. sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi untuk menghambat perkembangan komunisme
d. implikasi dari perkembangan perhatian yang semakin meningkat
e. berkembangnya keinginan untuk membantu Negara berkembang
3. Suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, merupakan pengertian dari…..
a. pertumbuhan ekonomi d. analisis ekonomi
b. perkembangan ekonomi e. istilah ekonomi
c. pembangunan ekonomi
4. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan rumus…..
a. g = GDP 1 - GDP 0 x 100
GDP0
b. g = GDP 0 - GDP 1 x 100
GDP0
c. g = GDP 1 - GDP 0 x 50
GDP
d. g = GDP 2 – GDP 1 x 100
GDP 1
e. g = GDP 3 – GDP 2 x 100
GDP
5. Dibawah ini merupakan ciri umum negara berkembang adalah…kecuali
a. tingkat kemakmuran relatif rendah
b. produktivitas pekerja sangat rendah
c. tingkat pertumbuhan penduduk sangat kecil
d. tingginya tingkat pengangguran
e. tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi
6. Kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah merupakan salah satu
Masalah yang sering dijumpai dinegara berkembang termasuk dalam ciri dibawah ini yaitu…
a. tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi
b. tingkat kemakmuran relatif rendah
c. produktivitas pekerja sangat rendah
d. tingkat pemerataan pendapatan
e. produktivitas masyarakat
7. Analisis yang membentuk salah satu bidang yang dikenal sebagai ekonomi
Pembangunan meliputi aspek-aspek berikut ini, kecuali…
a. mempelajari ciri-ciri perubahan yang akan berlaku dalam perekono-
mian yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan
b. memahami ciri-ciri kegiatan dan keadaan ekonomi dinegara ber-
kembang dan masalah-masalah yang ditimbulkannya
c. melihat hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi dalam usaha mem
percepat lajunya perkembangan ekonomi
d. mengambil keputusan dalam keadaan perekonomian sulit
e. merumuskan kebijakan yang perlu dirumuskan agar pembangunan ekonomi yang pesat dan adil dapat diwujudkan.
8. Teori yang dikenal dalam ekonomi yang didalam analisisnya menggambarkan
Kegiatan dalam suatu perekonomian yang hanya memperhatikan bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yaitu…
a. teori makroekonomi b. teori mikroekonomi
c. teori pembangunan ekonomi d. teori landasan ekonomi
e. teori analisis ekonomi
9. Tidak terdapatnya keseluruhan perbelanjaan masyarakat yang berlaku adalah
Seimbang dengan kapasitas memproduksi dalam masyarakat adalah pendapat
Ahli-ahli ekonomi klasik dalam….
a. perbelanjaan agregat d. relevansi teori mikro ekonomi
b. perbelanjaan non agregat e. perbelanjaan ekonomi
c. relevansi teori ekonomi
10. Buku The General Theory of Employment, Interest, and Money diterbitkan
Oleh…..
a. John Maynard Kenes d. Keynesian
b. Richard Kenes e. Thomas Robert Malthus
c. Robert Solow
11. Indikator pengukur keberhasilan pembangunan yaitu… kecuali
a. pendapatan perkapita d. urbanisasi
b. struktur ekonomi e. tabungan
c. struktur negara
12. Indikator yang tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejah-
teraan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan
indikator….
a. struktur ekonomi d. indeks kualitas hidup
b. pendapatan perkapita e. angka tabungan
c. urbanisasi
13. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju mo-
dernitas dalam rangka pembinaan bangsa merupakan pengertian pembangunan
menurut…..
a. Ginanjar Kartasasmita ( 1994 ) d. Portes ( 1976 )
b. Siagian ( 1994 ) e. Riyadi & Deddy S.B ( 2005 )
c. Tikson ( 2005 )
14. Berikut ini adalah indikator pembangunan non moneter, kecuali…
a. Indikator sosial dan kualitas hidup manusia
b. indikator sosial dan indikator campuran
c. indikator campuran dan kualitas hidup & pembangunan manusia
d. indikator campuran dan indikator kualitas hidup & pembangunan
manusia
e. indikator sosial dan indikator budaya
15. Penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbang
kan tingkat harga berbagai negara termasuk dari indikator ….
a. indikator sosial d. indikator kualitas hidup
b. indikator campuran e. indikator ekonomi
c. indikator budaya
16. Pendapatan perkapita perlu diketahui untuk, kecuali…
a. membandingkan tingkat kesejahteraan dari masa ke masa
b. membandingkan laju perkembangan ekonomi antara berbagai negara
c. melihat berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara
d. untuk menggambarkan kemakmuran masyarakat
e. untuk melihat meningkat atau tidaknya pertumbuhan penduduk
17. Indikator pembangunan moneter yaitu….
a. indikator Sosial dan budaya
b. pendapatan perkapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih
c. pendapatan perkapita dan indikator campuran
d. pertumbuhan dan perkembangan penduduk
e. pendapatan masyarakat dan indikator social
18. Usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat didua negara
dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional dipelopori oleh…
a. Backerman d. James Tobin
b. William Nordhaus e. Collin Clark & Golbert dan Kravis
c. Morris D.
19. Proses mengatur persediaan uang sebuah Negara untuk mencapai tujuan ter-
Tentu dan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Untuk mempertahankan kestabilan harga merupakan pengertian dari…..
a. pembangunan ekonomi d. kebijakan non moneter
b. pertumbuhan ekonomi e. inflasi
c. kebijakan moneter
20. Indeks kualitas hidup merupakan tiga faktor yaitu…..
a. tingkat harapan hidup,angka kematian dan angka melek huruf
b. angka kematian, angka melek huruf dan angka kelahiran
c. tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka kelahiran
d. angka melek huruf, angka kematian dan angka kelahiran
e. tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka kehidupan
21. Teori yang muncul pada revolusi industri dimana setiap system liberal men-
Dominasi dalam perekonomian disebut dengan….
a. Teori pertumbuhan neo klasik d. teori Harrod
b. Teori pertumbuhan klasik e. teori pertumbuhan Domer
c. Teori pertumbuhan R.R Harrock
22. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi adl…
a. pertumbuhan ekonomi output yg disebabkan oleh banyaknya jumlah
factor produksi masyarakat sedangkan pertumbuhan ekonomi adl
kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi.
b. pertumbuhan ekonomi peningkatan output yang disebabkan oleh
inovasi sedangkan perkembangan ekonomi adl peningkatan output masyarakat yg disebabkan oleh banyaknya jml factor produksi masy.
c. pertumbuhan ekonomi tidak mengimbangi perkembangan ekonomi
d. perkembangan ekonomi tumbuh dengan pesat tetapi pertumbuhan ekonomi tumbuh secara lambat.
e. Pertumbuhan dlm perekonomian tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi.
23. teori Harrod dan Domer mempunyai beberapa asumsi yaitu….
a. Tenaga kerja (L) tumbuh dgn laju pertumbuhan tertentu
b. Adanya fungsi produksi yg berlaku pada setiap periode
c. Perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu sector rumah tangga dan perusahaan
d. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat
e. Menimbulkan keuntungan lebih
24. Teori pembangunan kaum klasik dlm garis besarnya adl sbb, kecuali…
a. pendapatan nasional suatu masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis
pendapatan
b. kenaikan upah akan menyebabkan pertambahan penduduk
c. tingkat kenaikan modal akan menyebabkan naiknya pendapatan
d. tingkat keuntungan merupakan factor yg menentukan besarnya pembentukan modal.
e. Hokum hasil lebih yg makin berkurang berlaku untuk segala keg. Ekonomi shg mengakibatkan tanpa adanya kemajuan teknologi pertambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah.
25. Menurut Schumpeter penanaman modal dalam perekonomian dpt dibedakan
Menjadi 2 golongan yaitu…..
a. penanaman modal terpengaruh dan penanaman modal tdk terpengaruh
b. penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh.
c. penanaman modal daerah dan penanaman modal terpengaruh
d. penanaman modal pusat dan penanaman modal terpengaruh
e. penanaman modal pusat dan penanaman modal otonomi.
26. Ahli-ahli ekonomi yg termasuk dlm golongan pertama adl…..
a. David Richardo dan Keynesian d. Keynesian dan A. Marshall
b. Robert Malthus dan David Richardo e. Alfred Marshall dan A. Smith
c. Adam smith dan Alfred Marshall
27. Perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi, merupakan
Pendapat dari….
a. D. Richardo d. Keynesian
b. R. Malthus e. John Stuart Mill
c. A. Smith
28. Perubahan-perubahan yg sangat mengurangi peranan pengusaha dpt dibedakan
Dlm tiga golongan yaitu…
a. perkembangan ekonomi akan menyebabkan kegiatan pembaharuan dan
pengembangan teknologi telah menjadi peristiwa rutin
b. pembangunan ekonomi tidak akan menghancurkan rangka dasar
institusionil system kapitalisme
c. pembangunan ekonomi akan menyebabkan system politik dan pemerin
tahan yg menjadi system dasar dr pertumbuhan ekonomi.
d. pertumbuhan ekonomi yg tidak rasional akan menyebabkan kehancu-
ran rangka dasar system kapitalisme.
e. ketidakpastian dan resiko yg sangat tinggi membuat pengusaha enggan
melakukan pembaharuan.
29. Inovasi mempunyai 3 pengaruh yaitu, kecuali….
a. diperkenalkan teknologi baru
b. menimbulkan keuntungan lebih
c. pada tahap selanjutnya timbulnya proses imitasi dari pengusaha lain thd teknologi tersebut.
d. Diperkenalkan oleh pendapat para ahli.
e. Semua jawaban salah.
30. Peranan pengusaha dalam pembangunan yaitu teori dari…..
a. Teori Schumpeter d. Teori Domar
b. Teori Harrold e. Teori Harrold & Domar
c. Teori keynesian
TUGAS EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
Jawaban Soal :
1. E
2. D
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. B
9. A
10. A
11. C
12. B
13. B
14. E
15. A
16. E
17. B
18. D
19. C
20. A
21. B
22. A
23. C
24. C
25. B
26. B
27. C
28. A
29. D
30. A
PELAKU EKONOMI
UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Usaha Martabak Rony
Di Kota Jakarta
OLEH
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
Tahun 2009
Kata Pengantar
Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan makalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ini dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan tugas dari dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, didalamnya membahas tentang pelaku ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis sadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kepada semua pihak yang berkenan dapat memberi kritik dan saran, maka akan disambut dengan baik dan dengan hati yang terbuka.
Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya makalah ini.
penulis,
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………......... i
Daftar Isi………………………………………………………………… ...........ii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………………1
1.2 Tujuan Penelitian………………………………………………………...1
1.3 Manfaat Penelitian…………………………………………………..……1
1.4 Metode Pengumpulan Data……………………………………………..2
BAB II Aspek Kelembagaan
2.1 Latar Belakang Usaha………………………………………………… .... 3
2.2 Jumlah Karyawan……………………………………………………..........3
2.3 Tanggung Jawab…………………………………………………….......... 3
2.4 Struktur Organisasi Usaha……………………………………………...3
BAB III Aspek Usaha
3.1 Jenis Produksi yang dihasilkan……………………………………4
3.2 Proses Produksi………………………………………………………….......4-8
3.3 Fasilitas Produksi……………………………………………………….....8
3.4 Cara Distribusi…………………………………………………………...... 9
BAB IV Aspek Keuangan
4.1 Perincian Pendapatan per hari…………………….……………10
4.2 Laporan L/R…………………………………………………………….........10
BAB V Penutup
5.1 Kesimpulan……………………………………………………………..........11
5.2 Saran………………………………………………………………….............11
ii
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada pertengahan tahun 1998, negara kita mengalami krisis ekonomi yang hebat sejak itu perekonomian Indonesia menurun tajam, banyak perusahaan dan usaha-usaha bangkrut dikarenakan imbas dari krisis tersebut.
Banyaknya PHK sebagai dampak dari perusahaan atau usaha-usaha yang bangkrut, membuat kita harus berpikir lebih kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena hal tersebut pula yang membuat banyak orang mendirikan usaha sendiri ( berwirausaha ).
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberikan gambaran tentang pelaku ekonomi agar dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca yang ingin berwirausaha atau turut menjadi pelaku ekonomi di negara ini.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi dan kegiatan dari martabak Rony sebagai pelaku ekonomi.
1.3 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :
a. Dapat menambah wawasan bagi penulis.
b. Dapat memberikan masukan atau gambaran serta informasi bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa Universitas Gunadarma khususnya Fakultas Ekonomi jurusan manajemen.
1
1.4 Metode Pengumpulan Data
Adapun data yang penulis peroleh dalam makalah ini adalah melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada pelaku ekonomi.
2
BAB II
ASPEK KELEMBAGAAN
2.1 Latar Belakang Usaha
Usaha ini merupakan usaha keluarga yang dimulai pada bulan Juli 1994. Nama usaha ini adalah Martabak Rony. Martabak Rony menjual berbagai macam martabak seperti martabak manis, martabak keju, martabak komplit, dan martabak setengah keju setengah kacang. Usaha ini berjualan pada tempat (kios) milik sendiri.
2.2 Jumlah Karyawan
Jumlah karyawan pada usaha ini yaitu 2 orang termasuk pemilik yang terjun langsung membuat dan mengawasi usaha martabak ini.
2.3 Tanggung Jawab
Usaha Martabak ini tanggung jawabnya dipegang oleh pemilik usahanya sendiri.
2.4 Struktur Organisasi Usaha
3
BAB III
ASPEK USAHA
3.1 Jenis Produksi Yang dihasilkan
Martabak Rony memproduksi berbagai macam jenis martabak diantaranya martabak manis, martabak keju, martabak komplit, martabak setengah keju setengah kacang.
3.2 Proses Produksi
Martabak Rony memproduksi martabak setiap hari kecuali hari minggu, dengan membutuhkan bahan-bahan sbb:
1. Tepung terigu 9. Wijen
2. Gula 10. Soda
3. Telor ayam 11. Mentega/margarin
4. Susu kental manis 12. Meises
5. Kacang tanah 13. Ragi instan
6. Coklat 14. Vanili bubuk/vanilla pasta
7. Keju cheddar 15. Garam
8. Air 16. Baking powder
Proses Membuat Martabak Manis dan Keju :
Bahan Kulit:
500 g tepung terigu protein sedang/cap segitiga biru
600 ml air
2 butir, kocok lepas
1 sdm margarin, lelehkan
4
2 butir telur ayam, kocok lepas
125 g gula pasir
½ sd ragi instan
1 sdt baking powder
½ sdt vanili bubuk/vanilla pasta
½ sdt garam halus
Bahan Isi:
100 g keju cheddar, parut
60 ml susu kental manis putih
Cara Membuat:
1. Kulit: Campur tepung terigu, gula pasir, ragi instan, garam, telur, margarin dan vanili. Aduk rata. Tuang air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata.
2. Kocok adonan dengan mixer selama 5 menit. Diamkan selama 40 menit. Tambahkan baking powder, aduk rata.
3. Panaskan wajan martabak manis atau wajan datar anti lengket beralas tebal yang telah diolesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan, ratakan. Masak hingga terbentuk kelembung-gelembung. Tutup dan masak hingga matang. Angkat.
4. Olesi permukaan martabak manis dengan margarin. Taburi dengan keju cheddar parut , dan susu kental manis. Lipat menjadi dua sehingga berbentuk setengah lingkaran. Dinginkan.
5
5. Potong-potong kue, atur di dalam piring saji. Hidangkan.
Martabak Manis Komplit
Bahan Kulit:
Tepung terigu protein sedang/cap segitiga biru 500 g
Air 660 ml
Telur, kocok lepas 2 butir
Margarin, lelehkan 1 sdm
Telur ayam, kocok lepas 2 butir
Gula pasir 125 g
Ragi instan ½ sdt
Baking powder 1 sdt
Vanili bubuk/vanilla pasta ¼ sdt
Garam halus ½ sdt
Bahan Isi:
Keju cheddar, parut 100 g
Susu kental manis putih 60 ml
6
Cara Membuat:
1. Kulit: Campur tepung terigu, gula pasir, ragi instan, garam, telur, margarin dan vanili. Aduk rata. Tuang air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata.
2. Kocok adonan dengan mixer selama 5 menit. Diamkan selama 40 menit. Tambahkan baking powder, aduk rata.
3. Panaskan wajan martabak manis atau wajan datar anti lengket beralas tebal yang telah diolesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan, ratakan. Masak hingga terbentuk kelembung-gelembung. Tutup dan masak hingga matang. Angkat.
4. Olesi permukaan martabak manis dengan margarin. Taburi dengan keju cheddar parut, kacang, meises dan susu kental manis. Lipat menjadi dua sehingga berbentuk setengah lingkaran. Dinginkan.
5. Potong-potong kue, atur di dalam piring saji. Hidangkan.
Martabak Setengah Keju Setengah Kacang
Bahan:
1/2 resep martabak manis
100 gr keju
50 gr wijen sangrai
100 gr kacang tanah sangrai, cincang kasar
150 gr gula pasir
susu kental manis
150 gr margarin
7
Cara Membuat:
1. Ambil 250 gr adonan martabak, tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata.
2. Tuang ke dalam cetakan martabak yang sudah panas, diameter 10 cm. Ratakan bagian tepinya
3. Diamkan hingga berlubang-lubang, lalu tutup sampai matang. Angkat
4. Oles 2 sendok makan margarin. Buat menjadi 2 bagian, setengah untuk bagian kacang dan bagian yang lain untuk yang manis. Taburkan 2 sendok makan gula pasir ke atasnya, mesyes, wijen, dan kacang cincang pada bagian yang telah dipisahkan.
5. Potong martabak jadi 2 bagian, tambahkan susu kental manis. Tumpuk lalu oles margarine.
3.3 Fasilitas Produksi
Usaha ini membutuhkan berbagai fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan) seperti :
1. Kompor 9. Mixer
2. Wajan 10. Spatula
3. Gas 11. Plastik
4. Wadah 12. Kotak kemasan
5. Baskom 13. Ember
6. Sendok
7. Pisau
8. Loyang
8
3.4 Cara Distribusi
Cara distribusi usaha ini adalah dengan berjualan sendiri (langsung) pada konsumen.
9
BAB IV
ASPEK KEUANGAN
4.1 Perincian Pendapatan Per hari
Pendapatan perhari :
- 18 Martabak manis x Rp 24.000 = Rp 432.000
- 5 Martabak keju x Rp 24.000 = Rp 120.000
- 5 Martabak komplit x Rp 26.000 = Rp 130.000
- 2 Martabak ½ keju ½ kacang x Rp 22.000 = Rp 44.000
Total Rp 726.000
4.2 Laporan L/R
Pendapatan Rp 18.876.000
Biaya-biaya :
1. Biaya Proses Produksi Rp 13.000.000
2. Biaya Upah Tenaga Kerja Langsung Rp 650.000 +
(Rp 13.650.000)
Laba Rp 5.226.000
10
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Usaha Martabak Rony dimulai dari kebersamaan sebuah keluarga dalam mengolah dan mengembangkan hobi mereka dalam membuat martabak manis, kemudian hobi tersebut mulai disalurkan menjadi suatu usaha.Usaha ini patut dicontoh oleh para penjual makanan khususnya penjual martabak karena dalam pembuatan martabak, mereka tetap mempertahankan kualitas rasa martabak tersebut tanpa mengurangi bahan-bahan dalam proses produksi, juga keuletan mereka dalam menjalankan usaha tersebut.
5.2 Saran
Usaha Martabak Rony semoga semakin berkembang dan dapat membuka cabang-cabang ditempat lain agar konsumen dapat lebih mudah mencari dan menikmati martabak ini.
11
UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Usaha Martabak Rony
Di Kota Jakarta
OLEH
NAMA : PERAWATI
KELAS : 2 DD 04
NPM : 30208952
Tahun 2009
Kata Pengantar
Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan makalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ini dapat diselesaikan. Makalah ini merupakan tugas dari dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, didalamnya membahas tentang pelaku ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis sadari makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka kepada semua pihak yang berkenan dapat memberi kritik dan saran, maka akan disambut dengan baik dan dengan hati yang terbuka.
Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya makalah ini.
penulis,
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………......... i
Daftar Isi………………………………………………………………… ...........ii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………………1
1.2 Tujuan Penelitian………………………………………………………...1
1.3 Manfaat Penelitian…………………………………………………..……1
1.4 Metode Pengumpulan Data……………………………………………..2
BAB II Aspek Kelembagaan
2.1 Latar Belakang Usaha………………………………………………… .... 3
2.2 Jumlah Karyawan……………………………………………………..........3
2.3 Tanggung Jawab…………………………………………………….......... 3
2.4 Struktur Organisasi Usaha……………………………………………...3
BAB III Aspek Usaha
3.1 Jenis Produksi yang dihasilkan……………………………………4
3.2 Proses Produksi………………………………………………………….......4-8
3.3 Fasilitas Produksi……………………………………………………….....8
3.4 Cara Distribusi…………………………………………………………...... 9
BAB IV Aspek Keuangan
4.1 Perincian Pendapatan per hari…………………….……………10
4.2 Laporan L/R…………………………………………………………….........10
BAB V Penutup
5.1 Kesimpulan……………………………………………………………..........11
5.2 Saran………………………………………………………………….............11
ii
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada pertengahan tahun 1998, negara kita mengalami krisis ekonomi yang hebat sejak itu perekonomian Indonesia menurun tajam, banyak perusahaan dan usaha-usaha bangkrut dikarenakan imbas dari krisis tersebut.
Banyaknya PHK sebagai dampak dari perusahaan atau usaha-usaha yang bangkrut, membuat kita harus berpikir lebih kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena hal tersebut pula yang membuat banyak orang mendirikan usaha sendiri ( berwirausaha ).
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberikan gambaran tentang pelaku ekonomi agar dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca yang ingin berwirausaha atau turut menjadi pelaku ekonomi di negara ini.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui kondisi dan kegiatan dari martabak Rony sebagai pelaku ekonomi.
1.3 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :
a. Dapat menambah wawasan bagi penulis.
b. Dapat memberikan masukan atau gambaran serta informasi bagi para pembaca terutama bagi mahasiswa Universitas Gunadarma khususnya Fakultas Ekonomi jurusan manajemen.
1
1.4 Metode Pengumpulan Data
Adapun data yang penulis peroleh dalam makalah ini adalah melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada pelaku ekonomi.
2
BAB II
ASPEK KELEMBAGAAN
2.1 Latar Belakang Usaha
Usaha ini merupakan usaha keluarga yang dimulai pada bulan Juli 1994. Nama usaha ini adalah Martabak Rony. Martabak Rony menjual berbagai macam martabak seperti martabak manis, martabak keju, martabak komplit, dan martabak setengah keju setengah kacang. Usaha ini berjualan pada tempat (kios) milik sendiri.
2.2 Jumlah Karyawan
Jumlah karyawan pada usaha ini yaitu 2 orang termasuk pemilik yang terjun langsung membuat dan mengawasi usaha martabak ini.
2.3 Tanggung Jawab
Usaha Martabak ini tanggung jawabnya dipegang oleh pemilik usahanya sendiri.
2.4 Struktur Organisasi Usaha
3
BAB III
ASPEK USAHA
3.1 Jenis Produksi Yang dihasilkan
Martabak Rony memproduksi berbagai macam jenis martabak diantaranya martabak manis, martabak keju, martabak komplit, martabak setengah keju setengah kacang.
3.2 Proses Produksi
Martabak Rony memproduksi martabak setiap hari kecuali hari minggu, dengan membutuhkan bahan-bahan sbb:
1. Tepung terigu 9. Wijen
2. Gula 10. Soda
3. Telor ayam 11. Mentega/margarin
4. Susu kental manis 12. Meises
5. Kacang tanah 13. Ragi instan
6. Coklat 14. Vanili bubuk/vanilla pasta
7. Keju cheddar 15. Garam
8. Air 16. Baking powder
Proses Membuat Martabak Manis dan Keju :
Bahan Kulit:
500 g tepung terigu protein sedang/cap segitiga biru
600 ml air
2 butir, kocok lepas
1 sdm margarin, lelehkan
4
2 butir telur ayam, kocok lepas
125 g gula pasir
½ sd ragi instan
1 sdt baking powder
½ sdt vanili bubuk/vanilla pasta
½ sdt garam halus
Bahan Isi:
100 g keju cheddar, parut
60 ml susu kental manis putih
Cara Membuat:
1. Kulit: Campur tepung terigu, gula pasir, ragi instan, garam, telur, margarin dan vanili. Aduk rata. Tuang air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata.
2. Kocok adonan dengan mixer selama 5 menit. Diamkan selama 40 menit. Tambahkan baking powder, aduk rata.
3. Panaskan wajan martabak manis atau wajan datar anti lengket beralas tebal yang telah diolesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan, ratakan. Masak hingga terbentuk kelembung-gelembung. Tutup dan masak hingga matang. Angkat.
4. Olesi permukaan martabak manis dengan margarin. Taburi dengan keju cheddar parut , dan susu kental manis. Lipat menjadi dua sehingga berbentuk setengah lingkaran. Dinginkan.
5
5. Potong-potong kue, atur di dalam piring saji. Hidangkan.
Martabak Manis Komplit
Bahan Kulit:
Tepung terigu protein sedang/cap segitiga biru 500 g
Air 660 ml
Telur, kocok lepas 2 butir
Margarin, lelehkan 1 sdm
Telur ayam, kocok lepas 2 butir
Gula pasir 125 g
Ragi instan ½ sdt
Baking powder 1 sdt
Vanili bubuk/vanilla pasta ¼ sdt
Garam halus ½ sdt
Bahan Isi:
Keju cheddar, parut 100 g
Susu kental manis putih 60 ml
6
Cara Membuat:
1. Kulit: Campur tepung terigu, gula pasir, ragi instan, garam, telur, margarin dan vanili. Aduk rata. Tuang air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur rata.
2. Kocok adonan dengan mixer selama 5 menit. Diamkan selama 40 menit. Tambahkan baking powder, aduk rata.
3. Panaskan wajan martabak manis atau wajan datar anti lengket beralas tebal yang telah diolesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan, ratakan. Masak hingga terbentuk kelembung-gelembung. Tutup dan masak hingga matang. Angkat.
4. Olesi permukaan martabak manis dengan margarin. Taburi dengan keju cheddar parut, kacang, meises dan susu kental manis. Lipat menjadi dua sehingga berbentuk setengah lingkaran. Dinginkan.
5. Potong-potong kue, atur di dalam piring saji. Hidangkan.
Martabak Setengah Keju Setengah Kacang
Bahan:
1/2 resep martabak manis
100 gr keju
50 gr wijen sangrai
100 gr kacang tanah sangrai, cincang kasar
150 gr gula pasir
susu kental manis
150 gr margarin
7
Cara Membuat:
1. Ambil 250 gr adonan martabak, tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata.
2. Tuang ke dalam cetakan martabak yang sudah panas, diameter 10 cm. Ratakan bagian tepinya
3. Diamkan hingga berlubang-lubang, lalu tutup sampai matang. Angkat
4. Oles 2 sendok makan margarin. Buat menjadi 2 bagian, setengah untuk bagian kacang dan bagian yang lain untuk yang manis. Taburkan 2 sendok makan gula pasir ke atasnya, mesyes, wijen, dan kacang cincang pada bagian yang telah dipisahkan.
5. Potong martabak jadi 2 bagian, tambahkan susu kental manis. Tumpuk lalu oles margarine.
3.3 Fasilitas Produksi
Usaha ini membutuhkan berbagai fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan) seperti :
1. Kompor 9. Mixer
2. Wajan 10. Spatula
3. Gas 11. Plastik
4. Wadah 12. Kotak kemasan
5. Baskom 13. Ember
6. Sendok
7. Pisau
8. Loyang
8
3.4 Cara Distribusi
Cara distribusi usaha ini adalah dengan berjualan sendiri (langsung) pada konsumen.
9
BAB IV
ASPEK KEUANGAN
4.1 Perincian Pendapatan Per hari
Pendapatan perhari :
- 18 Martabak manis x Rp 24.000 = Rp 432.000
- 5 Martabak keju x Rp 24.000 = Rp 120.000
- 5 Martabak komplit x Rp 26.000 = Rp 130.000
- 2 Martabak ½ keju ½ kacang x Rp 22.000 = Rp 44.000
Total Rp 726.000
4.2 Laporan L/R
Pendapatan Rp 18.876.000
Biaya-biaya :
1. Biaya Proses Produksi Rp 13.000.000
2. Biaya Upah Tenaga Kerja Langsung Rp 650.000 +
(Rp 13.650.000)
Laba Rp 5.226.000
10
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Usaha Martabak Rony dimulai dari kebersamaan sebuah keluarga dalam mengolah dan mengembangkan hobi mereka dalam membuat martabak manis, kemudian hobi tersebut mulai disalurkan menjadi suatu usaha.Usaha ini patut dicontoh oleh para penjual makanan khususnya penjual martabak karena dalam pembuatan martabak, mereka tetap mempertahankan kualitas rasa martabak tersebut tanpa mengurangi bahan-bahan dalam proses produksi, juga keuletan mereka dalam menjalankan usaha tersebut.
5.2 Saran
Usaha Martabak Rony semoga semakin berkembang dan dapat membuka cabang-cabang ditempat lain agar konsumen dapat lebih mudah mencari dan menikmati martabak ini.
11
BAB 5
STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri
- Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah didalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian.
Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga-harga. Kedua kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu :
1. Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makro ekonomi yang selalu timbul yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.
2. Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien
3. Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak sesuai yang selalu tercipta didalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas.
● Fungsi Kebijakan Fiskal dan kebijakan Moneter
Fungsi kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, telah digu-
nakan sejak setengah abad yang lalu. Sebelum itu orang berpendapat bahwa pem-
erintah haruslah menjadi contoh kepada masyarakat yaitu pemerintah haruslah be-
rbelanja sesuai dengan pendapatannya.
Fungsi kebijakan moneter yaitu untuk mengendalikan tingkat harga-harga yaitu
Untuk menjaga harga-harga tetap stabil. Tetapi kebijakan moneter juga digunakan
sebagai kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan sebagai alat untuk mengga-
lakan pertumbuhan ekonomi.
2. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri
● Kebijakan Pasar Bebas
Kebijakan Pasar Bebas merupakan suatu kebijakan dimana anggota masyarakat di
berikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi
yang ingin mereka lakukan. Arti dari kebebasan penuh adalah dimana pemerintah
sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha untuk mempengaruhi
kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.
● Kebijakan Ekonomi Perencanaan Pusat
Kebijakan ini dipraktekan dinegara-negara komunis yang wujud hingga awal thn
1990-an, kebijakan dimana pemerintah sepenuh-penuhnya menentukan corak keg-
iatan ekonomi yang akan dilakukan berdasarkan pada perencanaan terhadap jenis
dan jumlah yang akan diproduksi maka badan perencanaan ekonomi akan memb-
rikan tugas-tugas kepada berbagai unit produksi yang diwajibkan untuk mencapai
sasaran-sasaran tertentu dalam kegiatan memproduksi barang-barang yang menja-
di tanggung jawabnya. Kebijakan ini sebagai akibat keyakinan yang sangat berbe-
da dengan ideologi yang menjadi landasan kepada sistem mekanisme pasar, dikar-
nakan kegiatan ekonomi yang diatur oleh mekanisme pasar selalu menimbulkan
pengangguran dan ketidakadilan oleh karena negara-negara sosialis komunis ber
keyakinan: kebebasan masyarakat untuk menentukan jenis barang yang harus dih-
asilkan dan bagaimana caranya memproduksi barang tersebut perlu diserahkan
sepenuhnya kepada perencanaan pemerintah.
3. Strategi Upaya Minimum
Perubahan-perubahan selalu berlaku diberbagai perekonomian perlu dibuat penyesuaian-penyesuaian agar mencapai keseimbangan kembali. Akan tetapi dalam prakteknya adakala perubahan-perubahan yang berlaku dalam pasar tidak diikuti oleh penyelarasan-penyelarasan yang sesuai dengan yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi minimum. Sebagai akibat ketidak efisienan didalam pasar merugikan operasi mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang diberbagai daerah adalah contoh ketidakefisiensian pasar.
4. Strategi Pembangunan Seimbang
Strategi Pembangunan Seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai
jenis industri secara berbarengan sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan diberbagai sektor. Singkatnya teori pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor industri. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan kepada pembangunan serentak disemua sektor yang paling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sebaliknya sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar perminyaan barang dan jasa dapat tumbuh. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
(1) Memperoleh bahan
(2) Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan.
Dengan demikian pembangunan seimbang dapatlah didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan.
Tujuan utama strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industralisasi seperti itu. Scitovsky mendefinisikan eksternalitas ekonomi sebagai jasa-jasa yang diperoleh dengan Cuma-Cuma oleh sesuatu industri dari satu atau beberapa industri lainnya. Dengan demikian jika sebuah perusahaan memperoleh eksternalitas ekonomi maka biaya ekonominya dapat dikurangi dan perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih efisien.
Menurut Rosenstein-Rodan pembangunan ekonomi secara besar-besaran akan menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi yaitu :
(1) yang diakibatkan oleh perluasan pasar
(2) karena industri yang sama letaknya berdekatan
(3) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.
Menurut pendapat Nurkse tidak banyak berbeda dengan Rosenstein-Rodan. Dalam analisisnya ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja mengalami kesukaran dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan tapi juga akan mendapatkan pasar barang-barang industri yang akan dikembangkan. Nurkse mengatakan bahwa investasi sangat rendah karena kecilnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli tersebut disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat, rendahnya pendapatan riil masyarakat disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Menurut Nurkse faktor yang paling penting yang menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas. Nurkse mempunyai pendapat yang sama dengan Rosenstein-Rodan mengenai peranan perluasan pasar dalam mempertinggi efisiensi suatu industri yakni pasar merupakan eksternalitas ekonomi bagi berbagai industri.
Hirscman mengelompokkan Scitovsky dan lewis sebagai pencipta teori pembangunan yang menekankan perlunya keseimbangan dalam penawaran sedangkan Rosenstein-Rodan menekankan dalam sisi permintaan. Scitovsky mengungkapkan adanya 2 konsep eksternalitas ekonomi dengan manfaat yang diperoleh suatu industri dari adanya dua eksternalitas ekonomi yang ada dalam perekonomian tersebut. Eksternalitas ekonomi dibedakan menjadi 2 yaitu :
(1) Terdapat dalam teori keseimbangan ( Equilibrium theory )
(2) Terdapat dalam teori keseimbangan eksternalitas ekonomi yang diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sbagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.
4. Strategi Pembangunan Tak Seimbang
Teori ini dikemukakan oleh Hirschman dan Streeten. Menurut mereka pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan dinegara yang sedang berkembang. Menurut Hirschman jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara 2 periode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan perekonomian mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula bahwa pembangunan berjalan dengan baiktidak seimbang. Pembangunan tak seimabng ini dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan dinegara yang sedang berkembang karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumber daya, dengan melaksanakan pembangunan tak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh diberbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Pembangunan tak seimbang ini menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tak seimbang akan mempercepat ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tak seimbang adalah bagaimana caranya untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya lainnya melebihi modal dan sumber daya yang tersedia yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 cara yaitu :
(1) Cara pilihan pengganti (Substitution Choices)
(2) Cara pilihan penundaan (Postponement Choices)
Hirschman ternyata lebih memusatkan pada pilihan yang kedua yaitu pilihan penundaan. Inti analisisnya adalah penetuan prioritas dari proyek-proyek yang akan dilaksanakan haruslah ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari proyek tersebut dalam mendorong pengembangan proyek-proyek lainnya, dengan kata lain pembangunan tak seimbang yang dikemukakan oleh Hirschman bertujuan untuk menentukan jenis proyek-proyek yang harus dibangun terlebih dahulu untuk menjamin terciptanya pembangunan yang maksimal diwaktu yang akan datang. Berdasarkan pemilihan proyek diatas hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau social overhead capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.
BAB 6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Pengertian, Unsur, dan Fungsi Perencanaan
● Pengertian
Perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu
yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana
pusat.
● Unsur-unsur dalam perencanaan
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur sbb:
(1) Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana tersebut
(2) Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
(3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber perencanaan pembangunan.
(4) Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, moneter, harga dan kebijaksanaan sektoral lainnya.
(5) Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral
(6) Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.
● Fungsi perencanaan
Fungsi dari perencanaan adalah :
(1) Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,
adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
(2) Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi, prospek, pe-
rkembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa datang.
(3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang ter
baik.
(4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi penti
ngnya tujuan.
(5) Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan
Pengawasan evaluasi.
2. Perlunya Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk menentukan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat mendeteksi kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dilakukan dan dapat mengevaluasi perencanaan yang telah dilaksanakan.
3. Sifat, Proses, dan Peranan Perencanaan Ekonomi
● Sifat Perencanaan Ekonomi
Sifat Perencanaan Ekonomi adalah bersifat menyeluruh (Komprehensif) atau
Parsial . Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya men
cakup seluruh aspek sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, pertanian, luar negeri dan sebagainya.
● Proses Perencanaan ekonomi
Proses Perencanaan ekonomi dibagi menjadi 4 yaitu :
Tahap 1 : Fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu tujuan apakah perenca-
naan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak.
Tahap 2 : Mengukur ketersediaan sumberdaya-sumber daya yang langka selama
periode perencanaan tersebut: tabungan, bantuan LN, penerimaan pem
erintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja terlatih dll.
Tahap 3 : Memilih berbagai cara kegiatan yang bisa digunakan untuk mencapai
tujuan nasional.
Tahap 4 : Mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan
dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh ada
nya kendala-kendala sumber daya dan organisasional.
● Peranan Perencanaan Ekonomi
Perencanaan ekonomi dapat memulai untuk menetapkan seperangkat tujuan alter
natif dan prioritas-prioritas kemudian menyiapkan strategi-strategi alternatif yang
masing-masing dirancang untuk menunjukan yang terbaik pada suatu prioritas-pri
oritas yang berbeda.
4. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi
● Perencanaan Ekonomi dalam Perekonomian Kapitalis
Perencanaan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ekonomi bahkan dalam perekonomian yang didominasi oleh pihak swasta sekalipun seperti Amerika serikat, Inggris, Jepang. Dinegara kapitalis walaupun secara tidak langsung dalam perekonomian tersebut perencanaan pada umumnya merupakan usaha dengan sadar dilakukan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga-harga yang stabil. Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena sistem mekanisme pasar yang benar-benar bebas dapat mengarah kepada situasi yang sangat tidak stabil yang dicerminkan oleh gejolak yang luar biasa dalam pendapatan dan pengerjaan selama kurun waktu siklus usaha. Tingkat pengerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang tiinggi bagi penduduk yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya kebijaksanaan ekspansi moneter, Peningkatan pengeluaran pemerintah dan penyesuaian tarif pajak. Inflasi dan deflasi melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, penyesuaian tingkat bunga, dan garis pedoman mengenai harga upah, gejolak neraca pembayaran dinetralisir melalui penyesuaian tarif, pengendalian devisa, kuota impor serta perangsang pajak. Seluruh alat kebijaksanaan diatas meskipun aktif tapi tidak bersifat secara langsung.bersifat secara langsung dalam arti bahwa keseuanya mendorong perekonomian kearah yang diinginkan, sedangkan bersifat tidak langsung adalah bahwa kebijaksanaan tersebut hanya untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan, dimana para pengambil keputusan dari pihak swasta dipengaruhi untuk berprilaku dengan suatu cara yang memungkinkannya terwujud nya pertumbuhan ekonomi yang stabil secara terus-menerus. Jadi, kalaupun tidak terdapat rencana ekonomi yang terisi kebanyakan perekonomian : kapitalis dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang ditetapkan, tapi perencanaan pemerintah dilaksanakan dengan trend masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi dimasa yang akan datang.
● Perencanaan dalam Perekonomian Sosialis
Perencanaan ini dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni sovyet ( Sebelum
negara uni ini bubar ) dan perekonomian ala Uni Sovyet di Eropa timur dan
( terutama RRC ) dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan ge
Rak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat.
seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pu
sat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan
komprehensif . jadi perbedaan yang esensial antara perencanaan dalam perekono
mian kapitalis dan sosialis adalah rangsangan versusu pengendalian. Peranan pere
ncanaan dalam perekonomian kapitalis hanya berusaha unutuk mencegah agar per
ekonomian tidak keluar dari lintasan pertumbuhan yang stabil yang diinginkan me
lalui alat-alat kebijaksanaan yang aktif namun tidak langsung, sedangkan perencanaan sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentuyang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencana dengan mengendalikan secara langsung kegiatan-kegiatan dari hampir seluruh unit-unit produksi secara keseluruhan.
● Perencanaan dalam Perekonomian Campuran
Perekonomian campuran bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan diman
a sebagian dari sumber daya produktif dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta se-
dangkan sebagian lainnya dimiliki oleh pemerintah. Tampak 2 Aspek dalam pere
konomian campuran yaitu :
(1) Penggunaan tabungan masyarakat dan pembayaran LN dilakukan dengan sen-
Ngaja oleh pemerintah untuk melaksanakan investasi pada proyek pemerintah dan memobilisir serta menyalurkan sumber daya yang langka ke bidang-bidang yang bisa diharapkan akan memberikan sumbangan kearah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang.
(2) Kebijaksanaan pemerintah untuk mempermudah , merangsang, mengarahkan
Serta dalam beberapa hal, mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang serasi antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat.
Sifat dari kompromi dari keadaan tersebut yaitu antara rangsangan kapitalis dan
pengendalian sosialis tampak jelas dari karakteristik perencanaan dalam perekono
mian tersebut.
5. Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan
Syarat-Syarat Berhasilnya Suatu Perencanaan adalah :
(1) Mencoba Mengkoordinasikan data pada suatu lembaga, setidak-tidaknya memberikan informasi yang baik dimana tempat data dikumpulkan atau disusun.
(2) Mencoba mendorong lembaga atau instansi agar dapat bekerja sama dengan cara mengalokasikan dana menurut masalahnya.
(3) Membentuk koordinasi wilayah atau region
(4) Tahap-tahap dalam perencanaan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
(5) Mengusahakan adanya hubungan yang baik antara BAPPEDA dan berbagai instansi yang terkait.
6. Perencanaan Pembangunan di Indonesia
● Perencanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama :
(1) Thn 1947, dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan produksi 3 tahun RI untuk thn 1948, 1949 dan 1950. Ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan kehutanan.
(2) Thn 1952, dimulai usaha-usaha perencanaan yang bersifat menyeluruh.
(3) Thn 1956-1960 telah berhasil disusun suatu rencana pembangunan 5 tahun.
(4) Thn 1961-1969 berhasil disusun rencana pembangunan nasional semesta berencana yang meliputi jangka waktu 8 tahun ini terbagi atas tahapan 3 dan 5 thn.
● Perencanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru
Perencanaan pembangunan ekonomi masa orde Baru terdapat dalam kerangka :
(1) Jangka Panjang : Pendekatan pembangunan bangsa yang berdasarkan pada
Pendekatan pembangunan secara utuh dan terpadu antara
berbagai aspek kehidupan masyarakat.
(2) Jangka Menengah : Pendekatan pembangunan ekonomi dan sosial dengan le-
lebih bertitik berat pada pembangunan sektor pertanian
dan pengembangan sektor sosial serta kelembagaan men-
uju kesejahteraan dan keadilan sosial.
Langganan:
Postingan (Atom)
